Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat bertolak ke Natuna dan bertemu dengan ratusan nelayan di sana.
Pernyataan Jokowi itu menegaskan, klaim China atas teritori wilayah Natuna: salah.
"Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar," ujar Jokowi di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Jokowi menjelaskan, wilayah kepulauan Natuna yang diklaim China, masuk dalam teritori Indonesia.
Ia mengungkapkan, di Natuna memiliki pemimpin pemerintah, sehingga Natuna adalah bagian dari Indonesia.
"Natuna ini adalah teritorial Indonesia, kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya," jelas Jokowi.
"Penduduk kita di sini ada 81 ribu," lanjutnya.
Sehingga, ia dengan tegas menyebut Natuna adalah wilayah di Indonesia.
"Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi, de facto de jure, Natuna adalah Indonesia," tegas Jokowi.
Nama Natuna mendadak ramai dibicarakan setelah China mengklaim hak di perairan Natuna yang masuk di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Kapal asing sebenarnya boleh lalu lalang di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu perairan yang membentang hingga 200 mil dari titik pangkal.
Hanya saja dilarang mengambil sumber daya laut di wilayah ini.
Tiap tahun, produksi ikan pelagis mencapai 621 ribu 500 ton, ikan demersal 334 ribu 800 ton, pelagis besar 66 ribu 100 ton, dan ikan karang 21 ribu 700 ton.