Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed untuk menjadi ketua dewan pengarah pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, permintaan Presiden tersebut sebagai upaya melibatkan semua pihak di dalam maupun luar negeri, dalam membangun ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca: Jokowi Tak Ditilang Meski Lampu Motor Mati Disorot Mahasiwa UKI, Ali Ngabalin Bicara Privilege
Baca: Sebut Ada Pemilu Terselubung Jokowi Vs Anies di 2020, Rocky Gerung: Sudah Pasti!
"Presiden ingin, ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia. Jadi bukan saja pekerjaannya, investasinya maupun kegiatan di riset teknologi, konservasi lingkungan, Presiden ingin melibatkan negara yang ada di dunia," papar Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Menurut Fadjroel, permintaan Presiden ke Mohamed bin Zayed mendapat respons positif dan akan dibahas secara lebih lanjut ke depannya, terkait teknis struktur organisasinya.
"Beliau sangat positif melihat rencana pemerintah membangun ibu kota baru dengan konsep yang ditawarkan sebagai kota yang berkelanjutan, yang akan berusia seribuan tahun," papar Fadjroel.
Fajdroel menjelaskan, banyak negara telah terarik berinvestasi di lokasi ibu kota baru, seerti Jepang dan Korea Selatan.
"Saat pertemuan di Abu Dhabi, presiden juga mengundang semua negara manapun, baik dari Uni Emirat Arab, China, Eropa untuk bekerjasama membangun ibu kota baru," tutur Fadjroel.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk menjadi ketua dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota negara baru.
"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru, untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN, selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut yang mendampingi Presiden di Abu Dhabi.