4. Organisasi dan tata kerja pimpinan KPK dan organ pelaksana KPK
Presiden Jokowi sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Senin (6/1/2020), Perpres itu mengatur dewan pengawas membentuk organ pelaksana yang disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas KPK.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, Presiden Jokowi merancang sejumlah aturan ini karena menyesuaikan pada Undang-Undang KPK yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Akan Terbitkan 7 Aturan Lagi soal KPK, Apa Saja?
(Kompas.com/Ihsanuddin)