Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo ingatkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto agar tidak ada manipulasi dalam penggunaan aggaran.
Hal ini terkait besarnya anggaran untuk Kementerian Pertahanan yakni sebesar Rp 127 Triliyun.
Jokowi juga menerangkan anggaran yang dikucurkan untuk Kemenhan merupakan yang terbesar sejak 2016 dari alokasi APBN.
"Perlu saya informasikan, biar tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," jelasnya dalam Rapat Pimpinan di Kementerian Pertahanan hari ini (23/1/2020) dilansir dari Kompas TV (23/1/2020).
"Tahun 2020 sebesar 127 triliyun rupiah, hati-hati penggunaan ini," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, dia yakin anggaran ini akan transparan karena telah mengenal Prabowo.
Menurutnya, Prabowo hafal hal-hal yang perlu disampaikan terkait anggaran tersebut.
"Tapi saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran ini detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal diluar kepala, ini disi pak, disini pak," jelasnya.
"Saya sudah merasa aman untuk urusan 127 triliyun ini," ujar Jokowi.
Jokowi tidak lupa memberikan pesan agar menggunakan anggaran dengan efisien dan tetap mendukung industri dalam negeri.
"Harus efisien, bersih, tidak boleh ada maaf-maaf lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri," katanya.
Sebelumnya, Jokowi membela Prabowo terkait seringnya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Jokowi menegaskan, kunjungan kerja yang dilakukan Prabowo adalah dalam rangka diplomasi pertahanan.
"Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan yang lain-lain," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020) dikutip dari Kompas.com.
"Kalau masih ada yang bertanya, itu belum ngerti urusan diplomasi pertahanan," jelasnya.
Selain diplomasi, Jokowi sebut kunjungan Prabowo juga dalam rangka melihat alat utama sistem pertahanan (alutista) yang akan dibeli Indonesia.
"Beliau ini ke negara-begara tertentu juga dalam rangka melihat alutista yang akan kita beli," ungkapnya.
Jokowi menganggap kondisi alutista yang akan dibeli perlu dicek secara menyeluruh.
"Bagus atau tidak bagus. Benar atau tidak benar. Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semua dicek secara detail," ucap Jokowi.
"Dan itu sudah kami diskusikan dengan Pak Menhan, tidak sekali dua kali. Banyak yang enggak tahu," kata dia.
Hingga saat ini, tercatat Prabowo telah mengunjungi tujuh negara.
Kunjungannya ke luar negeri adalah dalam rangka tugas diplomasi pertanahan.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, diplomasi pertahanan merupakan bagian penting dari konsep besar pertahanan Indonesia.
"Sejak awal beliau (Prabowo) menyatakan bahwasanya dua bulan sampai enam bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan dikutip dari Kompas.com.
Adapun tujuh negara yang sudah disambangi Prabowo antara lain Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27-29 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.
Disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, dan Perancis pada 11-13 Januari 2020.
Sempat Dikritik PKS
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera ingatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait pernyatannya bahwa kunjungan keluar negeri bisa dilakukan dengan ponsel.
"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri."
"Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, kunjungan luar negeri harus dipastikan return of investment-nya setelah itu.
Mardani menganggap, Prabowo wajar menjadi sorotan ketika sering melakukan lawatan ke luar negeri.
Ini dikarenakan anggaran yang digunakan bersumber dari rakyat.
"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," jelasnya.
(Tribunnews.com/Ika Nur Cahyani) (Kompas.com/Ihsanuddin/Achmad Nasrudin Yahya/Tsarina Maharani)