Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin akan memasuki 100, pada Kamis (30/1/2020).
Dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu, banyak rekam jejak kerja yang menjadi perhatian publik.
Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi pun tak luput dinilai sebagai sensasi, bagi sebagian masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko angkat bicara.
Ia dengan tegas menyebut 100 hari kerja Jokowi-Ma'aruf sebagai hal yang luar biasa.
Pencapaian Jokowi dan Ma'aruf Amin ia katakan bukanlah sensasi semata.
"Dikenali dari seberapa besar presiden memberikan perhatian untuk para pekerja," terang Moeldoko yang dikutip dari tayangan YouTube Metro TV, Senin (27/1/2020).
Moeldoko lantas menerangkan yang dikerjakan Jokowi dalam 100 hari kerjanya.
1. Melaksanakan Rapar Terbatas (Ratas) 35 Kali
2. Sidang Kabinet 3 Kali
3. Rapat internal 5 Kali
"Yang dibahas, pertama ekonomi, itu tujuh belas kali dibahas," terang Moeldoko.
"Polhukam lebih dari 5 kali, PMK berbicara tentang kesejahteraan masyarakat itu tujuh kali," tambahnya.
Moeldoko juga menuturkan, Jokowi membahas masalah maritim dan investasi hingga empat kali.
Beberapa hal itu adalah kinerja Jokowi-Ma'aruf Amin yang baru dikenali, kata Moeldoko.
Jokowi melakukan rapat-rapat yang sangat intens.
Ia menegaskan, Jokowi tidak berbicara tentang kerja 100 hari.
Presiden menuturkan pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan lanjutan.
Haris Azhar Soroti 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'aruf
Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar turut soroti 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Sejak dilantik pada 23 Oktober 2019, Jokowi-Ma'ruf telah melakukan banyak gebarakan maupun kebijakan dalam pemerintahannya.
Namun, menurut Haris hal itu tidak memberikan sinyal positif dalam kemajuan Indoneisa.
Bahkan ia menilai kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini masih buruk.
"Tidak ada anda-tanda positif, masih seperti dahulu dan cenderung buruk," ujarnya yang dilansir dari YouTube Kompas Tv, Senin (27/1/2020).
Aktivis HAM ini menyebut, Jokowi belum terlihat ingin menuntaskan pelanngaran HAM yang ada di Indonesia ini.
Ia mengatakan dalam kepemimpinan Jokowi justru yang terlihat mandeknya kasus pelanggaran HAM ini.
"Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, enggak ada yang diselesaikan Jokowi," jelasnya.
Haris menyebut, dalam periode kedua ini justru timbul kasus-kasus baru.
Terutama munculnya Undang-Undang KPK yang baru.
Menurutnya hal ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintahan yang dipimpin Jokowi ini justru mendukung para koruptor.
"Tapi di zamannya dia malah justru banyak kasus-kasus baru," ujarnya.
"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya,' kata Haris.
"Tapi zaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru. Jadi Jokowi sebenarnya suporter koruptor gitu," imbuhnya.
Aktivis antikorupsi ini juga melihat kedepan Indonesia akan suram dengan kepemimpinan Jokowi.
"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini sudah jadi cermin bagaimana sisa 4 tahun lebih ke depan akan lebih suram," tegasnya.
Sebelumnya Haris Azhar juga sempat mengkritik kinerja Jokowi-Maruf yang baru berjalan satu bulan kala itu.
Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Jokowi pada satu bulan ini menunjukkan kearah sibuk pada diri sendiri.
"Ini masih pada momentum mereka ini masih happening, masih senang, terus masih mencoba bagi - bagi mengisi beberapa kursi di runutan di bawahnya," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab, Senin (27/1/2020).
Ia juga menambahkan, pemerintahan Jokowi saat ini masih sibuk dengan persoalan - persoalan yang menyedot perhatian masyarakat terkait sosok.
"Dalam sebulan ini masih sibuk pada soal merombak posisi orang - orang, masih sibuk soal Ahok, saya si tidak ada masalah sama Ahok, positif negatif bisa kita bahas, tapi orang tersedot lagi soal sosok dan posisi," imbuhnya.
Menurut Haris, kebijakan Jokowi belum masuk dalam wilayah substansi.
"Namun menurut saya belum masuk kewilayah zona -zona substansi yang masyarakat sibuk represi terdesak oleh kebijakan - kebijakan 5 tahun lalu," ujar Haris.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Isnaya Helmi Rahma)