Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekertaris Negara, Pratikno megatakan dalam proses revitalisasi Monumen Nasional (Monas) ada proses yang tidak dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Kami sudah menyampaikan surat pada Gubernur DKI bahwa ini ada proses yang tidak dipenuhi," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, (29/1/2020).
Ia juga menambahkan akan segera mengadakan rapat dan mengundang Pemprov DKI secepatnya.
"Kataya akan ada pengajuan surat kepada Komisi Pengarah. Tentu saja kalau sudah ada surat kami akan mengundang rapat secepatnya," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses revitalisasi harus lebih baik.
"Mestinya revitalisasi harus lebih baik, namanya revitalisasi membuat lebih vital lagikan. Harusnya tujuannnya baik," ungkapnya.
Menurutnya akan ada sanksi jika proses revitalisasi Monas masih dilanjutkan karena sudah ada surat dari Menteri Sekertaris Negara.
"Itu adalah hasil sayembara, ada desain yang sebagai hasil sayembara. Tapi ternyata hasil sayembara itu dimodifikasi. kalau pak Sesneg sudah mengeluarkan itu masih melaksanakan ya pasti ada sanksinya," tegasnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi melihat langsung proses revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang sedang berlangsung.
Menurutnya revitalisasi Monas tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan karena Monas merupakan daerah resapan.
"Saya langsung turun ke lapangan melihat revitalisasi Monas yang saya anggarkan, kok beda dengan pemikiran saya. Saya pikir Monas daerah ring 1 penyerapan dan di tata ruang hijau kok dibuat seperti ini."
"Saya melihat kalau ini jadi serapan kenapa bawahnya dibeton kalau adanya seperti ini pasti tidak akan saya kasih," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (28/1/2020).
Ia juga melihat adanya indikasi mempermainkan proses revitalisasi Monas dan jika terbukti, revitalisasi ini akan diberhentikan.
"Nah disini ada keanehan harusnya rencananya dulu, berapa anggarannya baru di anggarkan. Ini nggak, dibuat anggaran baru perencanaan. Ini ada indikasi kecurigaaan bahwa disini ada main-main saya akan panggil para pihak kalau tidak saya berhentikan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan agar Monas tidak dirubah karena Monas adalah salah satu icon penting Indonesia.
"Jangan rubah Monas, tapi kembalikan Monas seperti aslinya dan Monas sebagai monumen nasional tentu saja salah satu yang menjadi icon penting dari Republik Indonesia itu yang harus dijaga," ungkapnya.
Ia juga berharap Monas dapat dimaksimalkan sebagai icon Indonesia bukan Jakarta.
(Tribunnews.com/Faisal Mohay)