Baca tanpa iklan
Adanya hal tersebut, dirinya menyebut Luhut sangat terlatih lantaran sepak terjang pengalamannya.
Luhut yang seorang Jenderal, terbiasa berada di lapangan, juga latar belakangnya sebagai pengusaha.
Sedangkan untuk Mahfud MD, M Qodari menyebut sosoknya biasa menganalisa masalah-masalah hukum yang pelik, dan juga berpengalaman dalam bidang Legislatif, Eksekutif, juga Yudikatif.
Di tengah sepak terjang dua menteri tersebut, M Qodari memberikan harapan juga catatan.
"Kalau Pak Mahfud ini untuk urusan politik bisa tenang, karena 75 persen kekuatannya yakni di politik, namun PR dia adalah di masalah hukum, karena kalau kita dengan soal kritikan-kritikan selama 100 hari ini menyangkut maslaah hukum," ucap M Qodari.
"Sedangkan untuk Pak Luhut, PR besar beliau adalah mendatangkan investasi sebesar-besarnya ke Indonesia, karena Pak Jokowi tidak ingin maslaah ekonomi ini menjadi masalah serta pikiran masyarakat," tuturnya lagi.
100 Hari Kabinet Indonesia Maju
Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin genap berjalan seratus hari sejak pasangan ini dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 lalu.
Terdapat lima prioritas kerja pemerintah yang disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Dilansir Kompas.com, meski Presiden Jokowi tak mencanangkan target seratus hari kerja pada pemerintahan keduanya, istilah “capaian seratus hari kerja” keburu melekat di benak publik untuk mengevaluasi kerja-kerja awal pemerintahan.
Berbeda dari periode pertama kepemimpinannya pada 2014-2019, Jokowi memang tidak memasang target capaian seratus hari di periode kedua.
“Enggak ada target seratus hari, ini kita melanjutkan sebelumnya,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan usai melantik Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019).
Ia hanya mengatakan, pemerintahan barunya bakal menitikberatkan kerja pada penggunaan APBN yang fokus dan terarah, mengejar defisit neraca perdagangan, membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi dan sumber daya manusia.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)