2. Meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinanya di KRI milik TNI, kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.
3. Meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jaminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.
4. Meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakay Natuna.
Baca: Menkes Terawan Ungkap Perkembangan 238 WNI dari Wuhan di Natuna
5. Masyarakat Natuna meminta agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi dilakukan di Natuna selama 14 hari.
6. Masyarakat Natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.
Apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.
Maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.
Menteri Kesehatan Menjamin Keamanan Observasi 238 WNI di Natuna
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto buka suara terkait penolakan masyarakat Natuna terkait karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.
Menurutnya masyarakat tak perlu cemas karena semua WNI yang dievakuasi ini dipastikan dalam keadaan sehat.
Mereka juga telah melalui prosedur kesehatan sesuai dengan standar WHO (Word Health Organization).
Terawan mengatakan adanya penolakan tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh oleh warga setempat.
Menkes RI ini juga memastikan bahwa proses karantina tersebut aman karena sudah melalui pertimbangan secara matang dan baik.
"Kalau masalah penolakan itu kan karena belum tersampaikannya informasi yang benar," ujarnya, dikuti Tribunnews.com dari YouTube Kompas tv, Minggu (2/2/2020).
"Kalau ini membahayakan enggak mungkin saya melakukan sesuatu yang seperti ini," imbuhnya.
"Saya sendiri yakin dan tahu apa yang kami kerjakan itu aman," tegas Terawan. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Hadi Maulana)