Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan observasi terlebih dagulu sebelum memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS.
Menurut Ace, 600 WNI eks ISIS sebaiknya tidak langsung dipulangkan karena akan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.
"Menurut saya harus dilakukan (observasi) di shelter jangan dikembalikan ke Indonesia. Sebab kalau sudah kembali ke Indonesia otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah," ujar Ace Hasan Syadzily di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Baca: Survei PPIM UIN Sebut Intoleransi di Sekolah Naik
Menurut Ace, sebelum dikembalikan para WNI tersebut harus dipastikan bersih dari paham radikal ISIS.
Menurut Ace, hal tersebut perlu dilakukan agar setelah mereka kembali ke Indonesia, para WNI eks ISIS tidak menyebarkan paham radikal kepada masyarakat.
"Menurut saya tugas dari pemerintah adalah sebelum mereka kembali kesini harus dipastikan mereka clear (bersih) ya. Kemudian, betul-betul tidak terkontaminasi dengan ISIS," ujar Ace.
"Jadi perlu ada jaminan bahwa mereka betul-betul tidak akan menyebarkan virus radikalisme di Indonesia," tambah Ace.
Baca: Akibat Virus Corona, Ribuan Hewan Peliharaan Terlantar di Rumah karena Pemiliknya Tak Bisa Pulang
Ace menambahkan pemerintah wajib melakukan kajian lebih mendalam untuk pemulangan 600 WNI eks ISIS tersebut.
Menurutnya, para WNI tersebut telah sengaja ingin bergabung dengan ISIS dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia.
Baca: Sebelum Resmikan Monumen, Presiden Sambangi Rumah Ibu Fatmawati
Dirinya meminta agar pemulangan para WNI tersebut tidak menimbulkan masalah bagi pemerintah Indonesia.
"Saya kira perlu dikaji secara mendalam ya dengan rencana pemulangan eks ISIS yang memang dulunya adalah WNI. Tapi kan kita tahu bahwa ketika dia berangkat Suriah dan bergabung dengan ISIS tentu dia memang dia sudah punya kesadaran penuh untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia," kata Ace.
Penanganannya harus jelas
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara soal wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS.
Mardani Ali Sera menilai pemulangan WNI tersebut harus diikuti dengan proses penanganan yang jelas dan tepat.