Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS masih dikaji oleh pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan akan menerima warganya yang dulunya terlibat dalam ISIS.
Dia ingin para alumni ISIS itu kembali ke kehidupan bermasyarakat secara normal.
"Ingin warga kami kembali hidup normal membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila, tentunya sama-sama membaur dengan masyarakat lainnya," jelas Ridwan dalam tayangan Kompas TV Kamis (5/2/2020).
Orang nomor satu di Jawa Barat ini tidak lupa memberi syarat pada calon-calon warga eks ISIS yang akan pulang.
"Diterima asal insaf dan tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan ilegal yang melanggar," ujarnya.
Kendati demikian, Ridwan menyadari kebijakan pemulangan WNI eks ISIS tergantung pada pemerintah pusat.
Pemerintah Pusat Belum Membuahkan Keputusan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, rencana pemulangan ratusan WNI terduga teroris lintas batas masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.
"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi, Minggu (2/2/2020) dikutip dari Kompas.com.
Jokowi menyebut, jika pemerintah masih mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait wacana pemulangan 600 WNI mantan ISIS.
Keputusan hal ini nantinya akan diambil melalui rapat terbatas.
Jika ditanya pendapatnya saat ini, Jokowi mengaku tidak ingin memulangkan WNI eks ISIS.
"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ucap Jokowi dalam tayangan Kompas TV.
"Tapi, masih dirataskan, semuanya harus dipastikan lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya," lanjutnya.
Menurut Jokowi, keputusan pulang tidaknya WNI alumni ISIS itu tergantung bagaimana pendapat para menteri terkait hal ini.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD menyatakan ada kemungkinan penyebaran paham terorisme yang perlu diantisipasi.
"Sampai hari ini pemerintah belum memutuskan apakah 600 lebih WNI yang terlibat foreign terrorist fighter atau teroris pelintas batas itu akan dipulangkan atau tidak."
"Karena ada manfaat dan mudharatnya masing-masing," jelasnya.
Itu karena mereka, WNI eks ISIS sebelumnya berangkat atas kehendak ideologi mereka sendiri.
"Mulai dari mudharatnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini."
"Bisa menjadi virus baru bagi terorisme, karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris," beber Mahfud.
PKS Minta Pemerintah Serius dengan Pemulangan WNI
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta pemerintah menyiapkan proposal khusus penanganan terkait pemulangan WNI eks ISIS.
Diketahui, sejumlah 600 WNI eks ISIS itu diduga teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter.
"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya."
"Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020) dilansir dari Kompas.com.
Menurut Mardani, pemulangan 600 WNI ini tidak sekedar problematika agama.
Aspek lain seperti ekonomi, ideologi dan politik harus dilibatkan dalam proses karantina.
Mereka perlu dijaga dengan hati-hati untuk menghilangkan pemahaman radikal dan terorisme yang sudah dianut sebelumnya.
"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada. Sebanyak 600 ini harus benar-benar dijaga," imbuh Mardani.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Tsarina Maharani)