Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Akhir-akhir ini santer dibicarakan soal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Berbagai tokoh publik pun mengungkapkan pendapatnya.
Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dengan tegas menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS, terutama yang berasal dari Jawa Tengah.
Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan bahwa yang ia nantikan adalah kedatangan WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan mereka anggota ISIS.
Baca: Mardani Ali Sera: Politikus PKS yang Ingin WNI Eks ISIS Dipulangkan, Inisiator #2019GantiPresiden
Baca: Mantan Teroris Sebut WNI Eks ISIS Ingin Pulang: Saya Khawatir Ini Modus Pura-pura Menyesal
Baca: Polemik Pemulangan WNI eks ISIS, Pelaku Bom Bali Sebut Cuci Otak Jadi Teroris Hanya Butuh 2 Jam
"Yang saya tunggu kembali ke tanah air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri. Bukan mereka (anggota ISIS)," kata Ganjar di Semarang, Jumat (07/02/2020).
Menurutnya, WNI anggota isis tersebut bukan lagi tanggung jawab pemerintah.
Apalagi yang sampai membakar paspor WNI.
"Saya kira kok perlu dipertimbangkan matang-matang untuk pengembalian mereka ke Indonesia," jelas Ganjar.
Ia pun kembali menegaskan bahwa Jawa Tengah sedang berupaya melakukan deredikalisasi kepada mereka yang terpapar paham radikalisme, khususnya mantan narapidana kasus terorisme.
Selama ini, Ganjar intens berkomunikasi dengan para eks narapidana terorisme di Jawa Tengah yang jumlahnya puluhan.
Dari perbincangannya itu, Ganjar menilai mereka bisa berbahaya jika tidak dibina dengan baik.
"Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak, apalagi kalau ketambahan mereka," tandasnya.
Ridwan Kamil Siap Terima
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan menerima warganya yang dulu terlibat ISIS.
Ia ingin para alumni ISIS tersebut kembali ke kehidupan bermasyarakat secara normal.
"Ingin warga kami kembali hidup normal membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila, tentunya sama-sama membaur dengan masyarakat lainnya," jelas Ridwan dalam tayangan Kompas TV Kamis (5/2/2020).
Baca: Tanggapi Pemulangan WNI Mantan ISIS, Ridwan Kamil Mau Menerima Asalkan Taubat dan Insaf
Orang nomor satu di Jawa Barat ini tidak lupa memberi syarat pada calon-calon warga eks ISIS yang akan pulang.
"Diterima asal insaf dan tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan ilegal yang melanggar," ujarnya.
Kendati demikian, Ridwan menyadari kebijakan pemulangan WNI eks ISIS tergantung pada pemerintah pusat.
Tanggapan Ketua PP Muhammadiyah
Dikutip dari Kompas.com, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa pro dan kontra atas kepulangan WNI eks ISIS tersebut dikembalikan kepada pemerinta.
Menurutnya, negara yang memiliki kekuatan untuk menangani hal tersebut.
“Muhammadiyah tentu selalu taat terhadap asas, mengikuti prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Jadi pulang dan tidak mereka, serta bagaimana perlakuan Negara, tentu kami percayakan kepada ketentuan hukum yang berlaku,” kata Haedar usai membuka Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-28 di Mataram, Kamis (6/2/2020).
Ia menambahkan bahwa jika WNI eks ISIS tersebut sudah terpapar radikalisme, maka pemerintah sudah siap dengan sejumlah lembaga untuk meluruskan kembali paham mereka.
Misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Jika itu menyangkut paham radikal ideologi keagamaan, ya perlu ada pembinaan khusus dan tentu juga dapat dilakukan langkah-langkah pembinaan. Semua diambil alih peran Negara,” kata Haedar.
Tak sampai disitu, Haedar juga mengatakan semua organisasi masyarakat untuk selalu meluruskan pandangan masyarakat jika ada yang terpapar radikalisme dan bisa memecah persatuan bangsa.
“Terakhir, peran organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas Islam, itu bisa memberikan pembinaan keagamaan yang tentu saja bisa meluruskan paham,” kata Haedar.
PKS Minta Pemerintah Serius
Baca: Mardani Ali Sera: Politikus PKS yang Ingin WNI Eks ISIS Dipulangkan, Inisiator #2019GantiPresiden
Baca: Mardani Ali Sera Ingin 660 WNI Eks ISIS Dipulangkan dan Dijaga: Mereka Anak Kandung Ibu Pertiwi
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk menyiapkan proposan khusus penanganan pemulangan WNI eks ISIS.
"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya."
"Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020) dilansir dari Kompas.com.
Penjelasan Kepala BNPT
Kepala BNPT Suhardi Alius menegaskan belum ada keputusan mengenai nasi WNI eks ISIS tersebut.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam video yang diunggah di kanal Youtube TVOneNes, Jumat (7/2/2020).
Baca: Kepla BNPT Ungkap Harapan 660 WNI Eks ISIS Minta Dipulangkan: Mereka Mayoritas Perempuan dan Anak
Baca: Bantah Rencanakan Pemulangan WNI Eks ISIS, BNPT: Mengaku sebagai WNI, Kita juga Enggak Tahu Ini
"Sekarang masih dalam pembahasan, Jadi belum ada keputusan sama sekali. Ini yang perlu saya luruskan dulu," ungkap Suhardi.
Suhardi mengatakan tidak mudah mengambil keputusan untuk memulangkan para mantan anggota ISIS itu.
"Nggak gampang saya sampaikan, di dalam negeri aja kita bagaimana menjaga supaya kondusif, paham-paham itu tidak berkembang dengan baiknya sudah luar biasa beratnya," terangnya.
"Apalagi dengan menghadapi tantangan tugas yang seperti itu," sambung Suhardi.
Sebagai informasi, sebelumnya telah tersiar kabar bahwa ada sebanyak 600 WNI di Timur Tengah yang sempat bergabung dalam kelompok ISIS akan dipulangkan ke Tanah Air.
Informasi rencana pemulangan WNI eks ISIS tersebut diperoleh oleh Menteri Agama Fachrul Razi dari BNPT.
Sementara itu, proses pemulangan mereka akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Presiden Joko Widodo menyatakan pemulangan WNI eks ISIS tersebut masih perlu dikaji dalam rapat tingkat menteri
(Tribunnews.com/Renald/Cahya)(Kompas.com/Riska Farasonalia/Idham Khalid)