Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing memprediksi PAN berpotensi akan merapat ke kubu pemerintah setelah Zulkifli Hasan kembali terpilih menjadi Ketua Umum PAN periode 2020-2025.
Bila kembali masuk dalam kabinet, PAN mengulang sejarah seperti periode pertama Joko Widodo (Jokowi).
Pada Pilpres 2014 yang lalu, PAN tidak berada di kubu Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tetapi pengusung Prabowo Subianto-Hattarajasa.
Namun, setelah kemenangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden, PAN berputar arah menjadi pendukung Jokowi-JK yang berujung mendapat kursi di kabinet setelah reshuffle.
Baca: Pengamat: Istana Lebih Nyaman Zulkifli Hasan yang Jadi Ketua Umum PAN
"Di bawah kepemimpinan Zulhas di PAN pada periode kedua ini, sangat terbuka lebar PAN akan menjadi bagian pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tentu konsekuensi logis politik, PAN bepeluang lagi mendapat kursi di kabinet Jokowi-Maruf Amin," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Rabu (12/2/2020).
Penempatan kader PAN di kabinet Jokowi menurut dia tidak harus melakukan reshuffle kabinet.
Kata dia, masih ada jabatan baru kementerian yang sangat dibutuhkan di negeri ini yang belum ada sampai sekarang.
"Yaitu Kementerian Inspektorat, Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang tugas utamanya melakukan pengawasan secara ketat dan tindakan pencegahan korupsi di semua instansi pemerintah," jelasnya.
Baca: KRONOLOGI Kongres V PAN Ricuh, Aksi Saling Lempar hingga Ucapan Maaf dari Zulkifli Hasan
Jadi, semua inspektorat yang ada di kementetian disatukan dalam suatu kementerian.
"Jabatan menteri ini sangat pantas diberikan kepada Zulhas karena pernah menjadi anggota kabinet dan Ketua MPR-RI. Pengalaman ini sangat mumpuni melakukan perencanaan dan eksekusi pengawasan serta pencegahan korupsi di seluruh instansi pemerintah, mulai dari pusat hingga ke desa-desa," jelasnya.
Dalam politik internal di PAN, setelah kemenangan Zulhas, dia yakin, suhu politik di Kongres PAN V hampir dapat dipastikan akan menurun drastis.
"Para faksi dan aktor politik akan melakukan komunikasi politik yang sejuk dalam rangka berbagi peran dalam struktur kepegurusan partai," ucapnya.
Sebab, kata dia, sebagai aktor politik, mereka tidak lepas dari keinginan "berkuasa" di internal partai.