Tolak Pemulangan WNI eks ISIS, Pengamat: Pemerintah Harus Antisipasi Risiko yang Mungkin Muncul

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah secara tegas telah memutuskan untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air.

Pengamat Terorisme, Ridlwan Habib turut menyoroti keputusan tersebut.

Menurutnya, langkah pemerintah itu akan memunculkan risiko baru.

Yakni, adanya penyerangan dari simpatisan ISIS yang berada di Indonesia.

Sehingga, Ridlwan mengimbau agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan muncul.

Pernyataan Ridlwan disampaikan dalam program PRIME TALK yang dilansir dari YouTube metrotvnews, Kamis (13/2/2020).

"Saya kira setelah ada keputusan tegas dari bapak presiden, ini yang harus dilakukan adalah antisipasi risiko yang kemungkinan muncul," ujarnya.

"Seperti risiko keamanan, dendam yang mungkin akan diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi oleh simpatisan ISIS didalam negeri," jelasnya.

Menurutnya keputusan tidak memulangkan WNI eks ISIS ini akan memicu kemarahan dari para simpatisan ISIS yang berada di Tanah Air.

Indonesia dinilai oleh kelompok tersebut sebagai negara yang tidak melindungi warga negaranya.

"Mereka semakin jengkel, marah kepada negara, karena menganggap telah menelantarkan wanita dan anak-anak mereka di Suriah," ungkapnya.

"Jadi ini harus diwaspadai," kata Ridlwan.

Lebih lanjut, Ridlwan menyatakan kemungkinan ini memang tidak boleh lepas dari perhatian pemerintah.

Baca: Narasumber Tak Ada yang Ngalah soal Polemik ISIS, Kata-kata Hikmahanto Juwana Buat Penonton Bersorak

Baca: Terkait Pemulangan Anak-anak dari Eks Teroris ISIS, Pakar Hukum Minta Pemerintah Tunggu Putusan PBB

Mengingat masih banyaknya anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) jaringan ISIS di Indonesia.