Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan organisasi GNPF Ulama, PA 212, dan FPI akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Aksi 212: Berantas Korupsi Selamatkan NKRI'.
Aksi unjuk rasa tersebut bakal digelar di sekitaran Patung Kuda dan Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/2/2020) hari ini.
Menurut Sekretaris Umum FPI, Munarman, pihaknya telah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polda Metro Jaya terkait aksi tersebut.
"Sudah ada tanda terima pemberitahuan," kata Munarman dalam keterangannya, Kamis (20/2/2020) kemarin.
Baca: Rumah Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif Dilempari Batu oleh Orang Tak Dikenal, Pelaku Beraksi 2 Kali
Berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan bernomor STTP/01/II/2020Dit.Intelkam yang dikirim oleh Munarman, aksi massa terpusat di Silang Monas Barat Daya/Patung Kuda, Jakarta Pusat; dan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Peserta unjuk rasa berkumpul di parkir IRTI Monas, kemudian langsung menuju silang Monas Barat Daya/Patung Kuda dan depan Istana Negara," demikian pemberitahuan tersebut.
Rencananya Aksi 212 kali ini bakal digelar pukul 13.30 WIB atau setelah salat Jumat. Peserta aksi diimbau salat Jumat di masjid sekitar Patung Kuda.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan bahwa polisi sudah menerima surat pemberitahuan tentang aksi unjuk rasa bertajuk 'Aksi 212: Berantas Korupsi Selamatkan NKRI'.
"(Surat) pemberitahuannya (unjuk rasa) sudah," kata Yusri kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).
Polisi juga telah menyiapkan personel keamanan untuk mengawal aksi tersebut.
Namun, ia tak menjelaskan jumlah personel yang dikerahkan untuk aksi unjuk rasa itu.
"Ya, kami persiapkan pengamanan dari Polres (Jakarta Pusat) di-back-up oleh Polda (Metro Jaya). Kami koordinasikan dulu (jumlah personel)," ujar Yusri.
Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan, 'Aksi 212: Berantas Korupsi Selamatkan NKRI' dilakukan karena isu korupsi Asabri, Jiwasraya dan korupsi triliunan rupiah lainnya mereka nilai telah merugikan banyak orang.
Dalam kasus Asabri, anggota TNI/Polri menjadi korban korupsi yang disebut lebih dari Rp10 triliun itu.
Untuk itulah, mereka ingin agar kasus tersebut segera diselesaikan karena melihat ada masalah ekonomi dari kasus Jiwasraya dan Asabri.
"Ini yang mendasari kenapa aksi diadakan di [depan] Istana karena kami mensinyalir ada ketidakberesan oleh penguasa dalam mengelola ekonomi dan mengelola negara ini," kata Slamet.
Slamet mengatakan, demonstrasi ini telah mengantongi izin.
Maka siapapun yang mencoba mengganggu jalannya Aksi 212 otomatis melanggar konstitusi.
"Kegiatan besok kita sah secara konstitusional dan dilindungi undang-undang. Karenanya tidak boleh ada pihak manapun yang mencoba menggagalkan, mengganggu Aksi 212 besok karena kegiatan kami telah konstitusional," kata Slamet.
Slamet mengancam siapapun yang mencoba menggagalkan Aksi 212 akan berhadapan dengan pihaknya dan aparat penegak hukum.
Menurut dia, hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi tak ada yang boleh dilanggar.
"Siapapun yang mengganggu dan berniat menggagalkan berarti melanggar konstitusi yang ada dan pelanggaran Undang-Undang yang ada di negara yang kita cintai ini," ujar Slamet.
Mengenai sumber dana aksi kali ini, Slamet menyebut aksi ini tidak dibiayai siapaun.
Ia berujar para peserta yang hadir akan mencukupi kebutuhannya sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sehingga, tidak ada sosok spesifik yang menyokong demonstrasi antikorupsi itu.
"Dari dulu kita (PA 212), itu umat yang membantu kita. Ada yang membawa air mineral, ada ongkos sendiri, ada yang sewa mobil sendiri. Itu sudah sejak aksi bela Islam sudah jadi kebiasaan," kata dia.
Dia juga mengatakan Aksi 212 telah lama dirancang sejumlah ormas menyikapi beragam kasus korupsi yang terindikasi jalan di tempat.
Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya diputuskan menggelar aksi damai di depan Istana Negara.
"Alhamdulillah juga merespons dari kawan-kawan pimpinan ormas yang terhormat yang sudah dua kali bertemu dengan kita. Luar biasa Insya Allah mereka akan berbondong-bondong untuk bisa hadir di hari Jumat besok di aksi mengungkap mega korupsi. Selamatkan NKRI," katanya.
Namun demikian, Slamet belum bisa mengungkapkan berapa peserta yang bakal ikut turun ke jalan.
Massa baru bisa diketahui ketika demonstrasi digelar pada Jumat (21/2).
"Nanti kami akan memberikan kabar berapa estimasi jumlah massa yang hadir di aksi besok hari Jumat kemudian perlengkapan yang lainnya juga," tutur dia.
Sementara Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengklaim unjuk rasa 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' akan dihadiri 100 ribu massa.
"Insya Allah besok (hari ini) 100 ribu lebih massa," kata Novel kepada Tribun, Kamis (20/2).
Rencananya, kata Novel, pihaknya akan berunjuk rasa di depan di Istana Negara, Jakarta.
Namun jika tidak diperbolehkan, mereka akan terpusat di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
"Kalau istana negara mungkin sudah steril, jadi mungkin dikasih pengamanan sampai patung kuda. Kalau masih bisa di depan istana kita di depan istana. Kalau enggak bisa kita di depan kuda saja," jelas dia.
Novel mengatakan, tuntutan para pengunjuk rasa adalah meminta negara untuk serius memerangi korupsi di tanah air.
Apalagi, kata dia, banyak kasus megakorupsi yang masih mangkrak.
"Tuntutan kita sudah jelas negara ini jangan sampai kalah dengan koruptor. Kita bisa meminta KPK ini bisa mengusut tuntas kasus Jiwasraya, Asabri, Pelindo dan sebagainya," terangnya.
"Begitu juga tangkap Harun Masiku dan meminta pimpinan KPK untuk segera diganti kalau tidak bisa bertindak tegas terhadap mega korupsi," katanya.
Teleconfrence Rizieq
Selama ini aksi unjuk rasa 212 kerap diwarnai video conference dengan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
Namun untuk aksi kali ini, Ketua Umum FPI, Sobri Lubis, belum dapat memastikan apakah juga bakal melakukan live streaming video conference dengan Rizieq atau tidak.
"Saya kurang paham, belum tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak," kata Sobri Lubis.
Dia hanya bisa menjelaskan pihaknya akan berfokus terhadap perjuangan rakyat untuk meminta penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri.
Oleh karenanya, Sobri berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung perjuangan yang digaungkan FPI bersama Persaudaraan Alumni (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
"Masyarakat seharusnya mendukung tokoh ulama yang berjuang untuk memberantas korupsi dengan masyarakat dalam rangka satu kesatuan," ujarnya.(tribun network/igm/dod)