Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai karakter bangsa Indonesia tidak akan separah hari ini apabila sejumlah kebijakan di era reformasi tak dilakukan.
Bamsoet merujuk kepada dihapusnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dibubarkannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), dan dihapusnya mata pelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi.
"Kalau saja saat era reformasi P4 tidak dihapus, BP7 tidak dicabut atau dibubarkan, dan mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi tidak dihapus, maka saya yakin dan percaya karakter bangsa kita tidak separah yang kita hadapi hari ini," ujar Bamsoet, di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).
Baca: Tak Hapal Pancasila, Ini Fakta Kalista Iskandar Finalis Puteri Indonesia, Ternyata Mahasiswi Hukum
Dia bercerita bahwa Presiden RI ke-2 Soeharto sangat menyadari pentingnya ketiga hal tersebut. Maka dari itu, Soeharto selalu mengedepankan P4 pada zaman orde baru.
Namun, ketika ketiga hal tersebut dihapus dan dibubarkan imbasnya adalah tafsir Pancasila yang tak beraturan. Politikus Golkar itu melihat tafsir Pancasila saat ini diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.
"Karena tafsir Pancasila diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, akibatnya sekolah kita tidak lagi memiliki kewajiban (mengajarkan hal itu) dan setiap orang suka-suka menafsirkannya," kata Bamsoet.
Baca: Viral Curhat Wanita yang Suaminya Hilang Bersama Pesawat MH370 6 Tahun Lalu: Tiada Kubur Tiada Pesan
Bahkan Bamsoet menunjukkan berbagai data sebagai imbas dihapuskannya P4, BP7, dan mata pelajaran Pancasila. Antara lain 63 persen guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain (sumber : PPIM UIN, 2018), tiga persen anggota TNI terpapar ekstremisme (sumber : Menhan Ryamizard Ryacudu).
Kemudian, tujuh kampus terpapar ekstremisme agama (sumber : BNPT, 2018), 36,5 persen mahasiswa kampus Islam setuju khilafah (sumber : Survei Cisfrom, 2018), dan 19,4 persen PNS tidak setuju Pancasila (sumber : Survei Alvara, 2018).
"Inilah akibat Pancasila diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena pada zaman Pak Harto, beliau sadar betul apabila Pancasila bergeser dari hidup kebangsaan kita maka hasilnya adalah perpecahan," tandasnya.