Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas jarak jauh dengan sejumlah kabinet Indonesia Maju membahas efektifitas penyaluran jaring pengaman sosial sebagai efek pandemi corona, Selasa, (7/4/2020).
Dalam rapat tersebut Presiden meminta program jaring pengaman sosial tersebut tepat sasaran.
"Pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name by address, sehingga tepat dan akurat," kata Presiden.
Presiden juga memerintahkan pendataan penerima bantuan sosial tersebut melibatkan pemerintah daerah hingga level RT. Sehingga mereka yang menerima bantuan benar-benar orang yang layak mendapatkannya.
"Melibatkan RT RW dan pemerintah desa dan pemenrintah daerah sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," katanya.
Baca: Darurat Corona, Penerima Program PKH Naik Jadi 10 Juta Keluarga
Baca: Heboh Penyambutan 2 Kontestan LIDA Saat Wabah Corona, Ini Kata Polisi dan Klarifikasi Indosiar
Presiden mengatakan dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran covid-19, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Tujuannya, agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok.
Selain itu, menurut Presiden, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta, dan juga memperbesar nilai manfaat kurang lebih 25 persen.
"Juga peyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali," katanya.
Selain itu menurut Presiden, jumlah penerima program kartu sembako ditambah dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai manfaat kartu sembako pun dinaikkan 30 persen dari 150 ribu rupiah menjadi 200 ribu rupiah, dan diberikan selama 9 bulan.
Bantuan sosial lainnya yang disiapkan pemerintah yakni Bansos khusus untuk 3,7 juta keluarga di wilayah Jabodetabek.
" 1,1 juta keluarga nanti disiapkan oleh pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta disiapkan pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan satgas covid-19," katanya.