Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah akademisi dan pegiat anti korupsi bergabung dalam jajaran Kelompok Ahli dalam struktur baru Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Mereka antara lain diketuai oleh mantan Ketua Komisi Yudisial dan dosen UII Suparman Marzuki, kemudian sebagai anggota antara lain Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali, Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasojo, ahli hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar, dan Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berharap “darah segar” tersebut bisa saling bersinergi untuk meningkatkan lagi kiprah Satgas dalam memberantas pungutan liar.
Ia menegaskan Satgas Siber Pungli akan hadir dan mengawasi pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat akibat pandemic covid-19.
Baca: Warga Terdampak Covid-19 di Jakarta Timur Terima Sembako Dari Satgas Saber Pungli
Baca: Ramadan Ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Tidak Selenggarakan Salat Tarawih
Mahfud ingin memastikan program bantuan pemerintah tersebut berjalan sesuai sistem dan tidak diselewengkan.
“Bila ada penyelewengan, silakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti,” kata Mahfud saat rapat Saber Pungli secara virtual di Jakarta pada Selasa (21/4/2020) sebagaimana disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam.
Rapat yang dipimpinnya selaku pengendali dan penanggungjawab Satgas tersebut, digelar sekaligus untuk menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli 2020 Pusat dan daerah di tengah pandemi covid19.
Mahfud meminta masyarakat tidak segan-segan mengadukan jika menemukan pungutan liar di kementerian, pemerintah daerah atau lembaga baik lewat telepon, email, sms, atau datang langsung ke posko saber pungli.
Hadir pula Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Moechgiyarto yang menyatakan segera menindaklanjuti arahan Mahfud antara lain dengan menyempurnakan struktur organisasi hingga ke daerah.