Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka layanan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, aturan tersebut berlaku bagi calon pengantin yang mendaftar pernikahan hingga 23 April 2020.
Peraturan itu tertuang dalam Surat Edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.
"Pelaksanaan akad nikah bisa kembali diselenggarakan di KUA kecamatan."
"Namun, itu hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan 23 April 2020," ujar Kamaruddin, Jumat (24/4/2020), dikutip dari laman resmi Kemenag.go.id.
"Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai 29 Mei 2020," jelasnya.
Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Ditjen Bimas Islam Kemenag mencatat ada 54.569 calon pengantin yang telah mendaftar hingga 23 April 2020.
Sebagian dari mereka sudah melangsungkan akad nikah di KUA pada 22 dan 23 April 2020.
Meski kembali membuka layanan akad nikah, Kemenag mengimbau agar menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
Jika hal itu tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan.
Baca: Viral Nikah Online saat Wabah Corona, Ijab Qobul via Video Call dan Pasutri Harus LDR Dulu
Baca: Mantan Kekasih Baim Wong Nikah di KUA karena Covid-19, Sahabat Bongkar Keraguan Vebby Palwinta
Baca: Ghea Youbi Ogah Nikah Muda Sebelum Bangun Masjid
KUA Kecamatan juga wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.
Kamaruddin menambahkan, KUA hanya melayani delapan pasangan calon pengantin per harinya.
"Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya delapan pasang catin dalam satu hari," ujarnya.
"Jika permohonan akad nikah diajukan setelah kuota perhari terpenuhi, KUA Kecamatan bisa menangguhkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain," lanjut Kamaruddin.
Apabila karena suatu alasan atau keadaan yang mendesak, calon pengantin tidak dapat melaksanakan akad nikah di KUA, maka Kepala KUA dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dalam surat edaran Kemenag tersebut.
Ketentuan tersebut juga berlaku jika calon pengantin mendaftar setelah 23 April, tapi ada alasan mendesak yang mengharuskan untuk disegerakan akad nikahnya.
Kepala KUA juga dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanakan akad, saat kuota layanan delapan pasangan calon pengantin per hari sudah penuh, jika memang ada alasan mendesak yang bisa diterima.
"Permohonan diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan yang kuat," imbuh Kamaruddin Amin.
Baca: Permintaan Dispensasi Nikah di Masa Wabah Corona di Semarang Malah Besar, Diwarnai Oleh Hamil Duluan
Baca: Vebby Palwinta Nikah, Shireen dan Artis Ini Kondangan Online, Kirim Kado Spesial: Pagar Ayu Gak Jadi
Baca: Kemenag: 30 Ribu Pasangan Daftar Nikah Saat Pandemi Corona
Sebelumnya, Kamaruddin Amin berharap masyarakat dapat menunda atau menjadwal ulang rencana akad nikah selama darurat virus corona di Indonesia.
"Kami telah menerbitkan edaran baru per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani," ujar Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (3/4/2020), dikutip dari laman resmi Kemenag.go.id.
Ia mengimbau, setiap KUA harus meningkatkan koordinasinya sesuai perkembangan pandemi virus corona di Indonesia.
"Memahami, tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi."
"Mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya," terangnya.
Baca: Batal Nikah 11 April 2020 Gara-gara Corona, Jessica Iskandar Sedih Kisah Cintanya Mirip Drama Korea
Baca: Pernah Dikerjai Baim Wong soal Uang Bulanan di Awal Nikah, Reaksi Paula Verhoeven Dibongkar Nagita
Baca: Daftar saat Pandemi Corona, Biaya Pencatatan Nikah di Luar KUA Bisa Dikembalikan
Kamaruddin meminta agar jajarannya di Kanwil dan KUA, tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring (online).
Setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau email petugas, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi.
(Tribunnews.com/Nuryanti)