News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Legislator PKS Minta KPK Awasi Anggaran Pelatihan Kartu Prakerja Rp 5,6 Triliun

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan anggaran pelatihan program Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut tidak bijak saat negara sedang dilanda krisis akibat pandemi covid-19.

"Tegas ambil langkah, saya pikir harus dapat perhatian KPK," kata Aboe, Kamis (30/4/2020).

Aboe menyoroti konten pelatihan yang diberikan kepada peserta prakerja.

Dia menilai seharusnya konten pelatihan bisa diberikan secara gratis.

"Kontennya bagikan gratis saja kemudian uangnya dipakai kereka untik modal kerja. Ini harus jadi perhatian kita," ujarnya.

"Jangan sampai uang negara 5,6 triliun menguap tanpa arti yang hanya menghadirkan pengangguran baru setelah mengkuti pelatihan online," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini