Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mencurigai adanya kongkalikong dalam proyek Kartu Prakerja yang menghabiskan dana mencapai 5,6 triliun rupiah.
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyoroti sistem pelatihan online yang ada dalam program Kartu Prakerja.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun langsung memantau jalannya program tersebut agar tak terjadi tindakan korupsi di tengah pandemi Virus Corona.
Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Refly Harun, Kamis (30/4/2020).
Mulanya, Refly menyoroti banyaknya tindakan korupsi di era pemerintahan Jokowi.
Ia menilai, hal itu semakin diperparah dengan adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya khawatir jangan-jangan belum dihitung masa-masa akhir dari pemerintahan Presiden Jokowi yang ada pelemahan KPK di dalamnya," jelas Refly.
"Dan juga belum memerhitungkan fenomena-fenomena yang terjadi setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun."
Refly mengatakan, Jokowi perlu memimpin langsung pemberantasan korupsi agar kondisi pemerintahan semakin membaik.
"Atau mungkin ada variabel lain yang saya pribadi tidak tahu juga," kata Refly.
"Tetapi kalau kita ingin negara kita jauh lebih baik, harus ada komitmen yang kuat dari Presiden Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi," sambungnya.