Baca tanpa iklan
Masyarakat Indonesia hanya bisa menyelesaikan sekolah rakyat (SR) atau bahkan tidak bisa sekolah sama sekali.
Berawal dari kondisi pendidikan di Indonesia yang sangat memprihatinkan, akhirnya Ki Hajar Dewantara mulai mencari cara untuk mengembangkan dan memperbaiki pendidikan yang layak bagi masyarakat Indonesia.
Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa.
Taman Siswa merupakan awal dari keluarnya semboyan Ki Hajar Dewantara yakni, "ing ngarsa sung tulada" yang artinya di depan memberi teladan, "ing madya mangun karsa" yang artinya di tengah membangun prakarsa atau menjadi penyemangat, dan "tut wuri handayani" yang artinya dari belakang mendukung atau memberi dukungan.
Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 2 Mei 1968, pemerintah akhirnya memberikan penghargaan kepada Ki Hajar Dewantara yang telah berjasa sebagai pelopor sistem pendidikan nasional berbasis kepribadian dan kebudayaan nasional.
Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959 pada Tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
Sesuai Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959, hari lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Setelahnya, setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, dilakukan dengan mengadakan serangkaian acara termasuk lomba-lomba.
Namun, pada masa Orde Baru, beberapa pihak menyatakan keberatan dengan perayaan tersebut.
Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 3 Mei 1968, Presidium Pusat KAGI dan PB PGRI menolak perayaan itu.
Mereka berpendapat Ki Hadjar Dewantara bukan satu-satunya tokoh pendidikan nasional di Indonesia.
Mereka juga menyebut masih ada tokoh lain yang berjasa dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia.
Namun, pemerintah masih terus memperingati setiap tahunnya dan masih berjalan hingga saat ini.
Hal itu menyebabkan penolakan peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak terjadi dalam waktu yang lama.
Seiring berjalannya waktu, pro dan kontra terhadap Ki Hajar Dewantara dapat berakhir.
(Tribunnews.com/Yurika Nendri, Kompas.com/Aswab Nanda Prattama)