TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan bantuan uang tunai di masa pandemi untuk diberikan kepada warga Jabodetabek.
Menurutnya, hal itu dikhawatirkan akan disalahgunakan warganya.
Jokowi mengaku khawatir jika bantuan uang tunai justru akan digunakan warga untuk pulang kampung.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).
Juliari mengatakan pernah mengusulkan agar bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek berupa uang tunai.
Namun, ia mengaku usulan tersebut ditolak oleh Presiden Jokowi.
Baca: Mensos Juliari Akui Penyaluran Bansos Terlambat
"Mengenai bantuan sembako diganti dengan bantuan tunai sebenarnya usul kami adalah semuanya bantuan tunai."
"Tetapi presiden sendiri yang minta untuk Jabodetabek diberikan sembako," kata Juliari dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Menurutnya, Jokowi kala itu khawatir jika bantuan uang tunai malah digunakan warga untuk pulang kampung.
Oleh karena itu, Jokowi menyetujui bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan beras.
"Alasannya kalau diberikan bantuan sosial tunai nanti duitnya diambil dibawa pulang kampung."
"Kalau diberikan sembako mereka bisa tidak perlu mudik."
"Tetapi kita cukupi kebutuhan bahan pokoknya," jelasnya.
Baca: Kemensos Diminta Bentuk Badan Khusus yang Kelola Data Penerima Bansos
Jadi, Juliari menuturkan bantuan sembako merupakan permintaan Presiden Jokowi sendiri.
Dalam rapat tersebut, Juliari juga menjelaskan bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diberikan selama tiga bulan.
Bansos yang diberikan bergantian berupa sembako dan beras.
Bantuan tersebut disalurkan dari Badan Urusan Logistik (Bulog).
Menurutnya, pendistribusian bansos dilakukan tiap dua minggu.
"Keputusan atau instruksi presiden yang terakhir, sebelumnya berupa sembako tapi diselingi juga dengan beras."
"Jadi kalau tiga bulan dibagi dua kali penyaluran setiap bulan, berarti ada enam kali penyaluran," ucap Juliari.
Lebih lanjut, Jokowi memutuskan dari enak kali penyaluran, empat kali penyaluran sembako dan dua kali beras.
"Jadi empat kali paket sembako dan dua kali bansos beras dari Bulog," imbuhnya.
Rencananya, bansos diberikan pada April-Juni 2020.
Nilai bansos yaitu Rp 600.000 per keluarga per bulan dengan total anggaran Rp 3,4 triliun.
Juliari menyebutkan target distribusi bansos untuk wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 1,3 juta KK.
Baca: Mensos Minta Kepala Daerah Tempel Nama Penerima Bansos di Kantor Lurah dan Desa
Bansos mulai disalurkan Rabu (6/5/2020) kemarin
Juliari juga mengatakan, Kemensos mulai menyalurkan bantuan sosial ke wilayah Bodetabek pada Rabu (6/5/2020) kemarin.
Lalu target distribusi bansos untuk Bodetabek yaitu 600 ribu KK.
Namun, dia menyebutkan, hingga saat ini data calon penerima bansos yang tersedia secara jelas yaitu 505.621 KK.
"Untuk wilayah Bodetabek akan start hari ini. Dari pagu 600.000, data yang tersedia, yang clean and clear itu adalah 505.621 KK."
"Ini pun ada sisa sekitar 94.000 sekian yang masih belum ada datanya," kata Juliari, masih mengutip Kompas.com.
Ia pun berencana menggelar rapat virtual dengan para kepala daerah terkait untuk mengonfirmasi data calon penerima bansos.
"Nanti kami juga akan melakuka vidcon dengan kepala-kepala daerah terkait untuk meminta tambahan data agar bisa memenui pagu yang sudah ditetapkan," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Tsarina Maharani)