Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI angkat suara terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, itu hanya opsi, belum menjadi keputusan dari Kemendibud untuk membuka sekolah mulai awal tahun pelajaran baru, sekitar pertengahan Juli.
"Itu masih opsi-opsi," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada Tribunnews.com, Minggu (10/5/2020).
Prinsipnya, dia tegaskan, selama pemerintah masih menyatakan masa darurat pandemi virus corona (Covid-19), maka jangan sampai ada kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Hal ini penting, kata dia, untuk mencegah penyebaran virus corona.
"Prinsip selama masih dinyatakan pemerintah pusat sebagai masa darurat pandemi covid, jangan sampai ada kegiatan belajar mengajar di sekolah," jelas Syaiful Huda.
Kemendikbud Rencanakan Pembukaan Sekolah Kembali pada Juli
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melakukan pembukaan kembali sekolah pada bulan Juli mendatang.
Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad mengatakan pembukaan sekolah hanya diutamakan untuk wilayah yang telah dinyatakan bebas dari penyebaran virus corona.
"Masih dijajaki kemungkinannya, terutama untuk daerah yang sudah dinyatakan aman dari Covid-19 oleh otoritas kesehatan," ujar Hamid kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/5/2020).
Mengenai wilayah yang bakal sekolahnya dibuka terlebih dahulu, Hamid belum dapat mengungkapkan. Menurut Hamid, pihaknya saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengenai wilayah yang telah bebas dari corona.
"Kami menunggu rekomendasi Kemenkes dan Satgas Covid-19 Pusat," tutur Hamid.
Seperti diketahui, saat ini sekolah yang menerapkan pembelajaran dari rumah sekitar 97,6 persen. Sementara sisanya tidak melaksanakan BDR karena tidak memiliki perangkat pendukung.
Sekitar 2,4 persen yang tidak melaksanakan belajar dari rumah adalah sekolah yang berada di daerah khusus pedalaman, bukan daerah terjangkit Covid-19.(*)