Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, reshuffle adalah perombakan.
Kata ini menjadi tanya tanya publik ketika Istana Negara merilis video Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menteri.
Ancaman tersebut Presiden Jokowi katakan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020, silam.
Video Sidang Kabinet Paripurna ini ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020) dengan judul 'Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020'.
Awal rapat, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri.
Baca: Jokowi Marah atas Kinerja Para Menteri, Refly Harun Sebut Adanya Tekanan, PDIP: Sinyal Reshuffle
Baca: Media Asing Sorot Ancaman Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Hal tersebut lantaran masih banyak menteri yang bekerja biasa saja di masa krisis saat ini.
Sebelumnya, Jokowi meminta agar ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 atau masalah perekonomian yang terdampak.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan."
"Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu hingga pembubaran lembaga atau reshuffle kabinet (perombakan kabinet).
Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya."
"Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," tegas Jokowi.
Baca: Ancam Reshuffle, PKS: Segera Ambil Keputusan, Presiden tak Boleh Mengeluh Apalagi Curhat
Baca: Kinerja Menteri Atasi Covid-19 Buruk, Jokowi Keluarkan Ancaman Reshuffle Kabinet: Sudah Kepikiran
Untuk melalui krisis, Jokowi meminta kepada para menterinya untuk bekerja di luar standar normal.
Selain itu juga agar dapat memunculkan inovasi.
Presiden juga meminta agar para menteri tidak terjebak dalam peraturan di masa krisis.
Menteri-menteri diminta dapat menyelesaikan hal-hal terkait persoalan peraturan yang membelenggu kinerja mereka.
Jokowi siap mengeluarkan payung hukum jika memang diperlukan.
"Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan."
"Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis."
"Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan, saya rasa itu," kata Kepala Negara.
Berikut tanggapan dari berbagai pihak terkait marahnya Jokowi sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Senin (29/6/2020):
1. Pakar HTN Sebut Jokowi Seolah-olah dalam Tekanan
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, kabinet Jokowi di periode kedua ini tidak lebih baik dari kabinet pada periode pertama Jokowi menjabat presiden.
"Mengenai (ancaman) reshuffle kabinet ini, di era kedua pemerintahan Jokowi ini saya sesungguhnya agak heran."
"Jokowi seolah-olah tertekan untuk mengadopsi sebanyak mungkin menteri," terang Refly, seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Senin (29/6/2020).
Menurut Refly, hal itu terlihat dari portofolio kementerian maksimal 34 orang yang semuanya terisi.
Bahkan masih ditambah wakil menteri di beberapa kementerian.
Refly pun tak yakin, di kementerian yang punya wakil menteri itu justru lancar-lancar saja kinerjanya.
Bisa jadi, lanjut dia, justru karena kebanyakan wakil menteri malah merecoki, karena ada dua nahkoda.
Refly juga menyoroti sumber rekruitmen Jokowi dalam pemilihan menteri yang berdasarkan pada dua pertimbangan.
Pertama adalah orang yang dipilih langsung oleh Jokowi.
Kedua adalah orang yang direkomendasikan atau diikat oleh partai politik.
Sementara, dalam pemilihan presiden 2019, ada enam partai yang mendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.
Dari semua partai pendukung itu, masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri, kecuali Hanura.
Refly mengingatkan, politik akomodasi Jokowi tidak hanya mengakomodasi partai-partai politik, tapi juga mengakomodasi tim relawan.
"Ada juga wakil-wakil menteri untuk partai politik pendukung lainnya di luar enam pendukung utama itu."
"Termasuk juga staf-staf khusus, jadi sebanarnya banyak sekali pembantu-pembantu presiden Jokowi dalam peridoe kedua jabatannya," ujar Refly.
Meski memiliki banyak pembantu, namun menurut Refly, kinerja yang dianggap tidak efektif itu disebabkan karena Jokowi tidak menerapkan sistem presidensial.
"Tapi kok kinerjanya merasa tidak efektif? Ya karena satu hal, presiden Jokowi tidak mempraktikkan sistem presidensial," terang Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly menjelaskan, kelebihan dari sistem presidensial adalah memberikan keleluasaan kepada presiden untuk mencari pembantu-pembantunya.
"Tapi terlihat pada periode kedua ini presiden Jokowi kok malah tambah didekte oleh partai-partai pendukungnya, padahal di periode pertama jauh lebih baik," ungkap Refly.
2. Politikus PDIP Sebut sebagai Sinyal Reshuffle
Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan pidato Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6/2020) jelas bernada keras dengan pesan yang tegas.
Menurutnya, kata kunci dalam pidato itu adalah evaluasi kinerja para pembantu presiden soal krisis.
"Melihat gestur Presiden Jokowi dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis," kata Andreas kepada wartawan, Senin (29/6/2020).
"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulan covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.
3. Pengamat LIPI Ragukan Keberanian Jokowi Lakukan Reshuffle
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego tidak yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan ancaman perombakan (reshuffle) kabinet.
Meskipun raut muka Jokowi terlihat amarah terhadap para menteri yang berkinerja buruk dalam menghadapi persoalan Covid-19.
"Gak seyakin raut wajahnya," ujar Indria Samego ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
Menurut Indria Samego, walau raut wajah Jokowi kelihatan memerah, belum tentu diikuti oleh tindakan nyata merombak kabinetnya.
Belum lagi imbuh dia, Jokowi harus menghadapi elite dan partai politik yang turut memenangkannya jadi Presiden.
"Apa berani di melawan orang partai. Sudah pasti, yang disodok itu orang pilihannya. Mana mungkin mereka akan digantikan yang lain," jelasnya.
Karena itu, Indria Samego tidak yakin akan keberanian Jokowi akan melakukan perombakan menteri yang tidak berkinerja baik di masa krisis pandemi ini.
"Banyak pejabat pilihannya yang tak terdengar, tapi apa jaminannya yang terpilih kemudian akan sesuai harapan. Dari 34 menteri, yang terdengar tak lebih dari 10. Sisanya kemana? Segera saja lakukan reshuffle, kalau berani," ucapnya.
4. PKS Tunggu Tindakan Nyata Jokowi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu tindakan nyata dari Presiden Jokowi yang mengancam akan merombak susunan kabinet atau reshuffle karena tidak puas dengan kinerja para menteri.
"Jangan berhenti dalam pernyataan. Sepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi, keputusan tegas dan jelas dari pernyataan itu," kata politikus PKS Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (29/6/2020).
"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis," sambung Mardani.
Mardani menilai, seorang Presiden sudah seharusnya berani mengambil keputusan dan tidak boleh mengeluh, tanpa melakukan tindakan yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.
"Jangan takut buat keputusan. Presiden tidak boleh mengeluh apalagi curhat, ambil keputusan, rakyat taruhannya," ucap Mardani.
5. PAN Sebut Sikap Jokowi sebagai Hal Wajar
Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay menilai Presiden Jokowi sedang memperlihatkan rasa kecewanya terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Presiden sudah menyebut akan melakukan apapun, termasuk akan melakukan reshuffle. Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya," kata Saleh Daulay kepada wartawan, Jakarta, Minggu (29/6/2020) malam.
Saleh Daulay melihat, Jokowi tidak puas dengan capaian kinerja para pembantunya di lingkup eksekutif dan masih jauh dari harapannya dalam penanganan Covid-19 yang berdampak luas.
“Implikasinya kan luas, termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi," kata Saleh Daulay.
Menurutnya, sikap marah dan kecewa yang disampaikan Jokowi merupakan hal yang wajar, karena dalam kondisi yang sudah luar biasa, dianggap biasa-biasa saja oleh menterinya.
"Sangat wajar dan tepat jika presiden marah. Tugas beliau adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan," ujar Saleh.
“Saya melihat bahwa fokus presiden adalah penyelamatan 267 juta warga negara dan itu disebut beberapa kali dalam pidato. Untuk itu, presiden rela melakukan banyak hal, termasuk reshuflle dan mengeluarkan payung hukum yang diperlukan," sambung Saleh.
6. PPP Serahkan ke Presiden
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, jikalau akan ada perombakan (reshuffle) kabinet.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memanggapi amarah dan ancaman Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle lantaran lamban menyikapi perkembangan pandemi Covid-19.
"Kalau bicara soal reshuffle, PPP tidak berubah pandangannya. Kapan mau reshuffle itu mau dilakukan dan siapa yang akan direshuffle itu biar jadi urusan Presiden," ujar Arsul Sani ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
Juga soal struktur kabinet pasca reshuffle, kata dia, mau tetap dengan komposisi sekarang atau mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan maka itu juga semua kewenangan Presiden.
"Batasannya adalah UUD Tahun 1945 dan UU Kementerian Negara. Sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, maka parpol gak bisa ikut campur kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle," jelasnya.
"Jadi buat PPP tidak masalah kalau Presiden bicara dengan parpol-parpol koalisi sebelum reshufle dilakukan," ucapnya.
Lebih jauh ia melihat, kemarahan Presiden Jokowi kepada sejumlah menteri kabinetnya merupakan lecutan agar bekerja lebih keras dan lebih peka dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid-19.
(Tribunnews.com/Fajar, Daryono, Seno Tri Sulistiyono, Aco/Fransiskus, Srihandriatmo Malau, Chaerul Umam, Nanada Lusiana)(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)