News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kinerja Menteri Jokowi

Video Jokowi Marahi Kinerja Menteri Baru Diunggah Setelah 10 Hari, Fahri Hamzah: Apa yang Terjadi?

Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengungkapkan sebenarnya pihaknya tengah membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan lantaran secara terang-terangan 'memarahi' dan jengkel dengan kinerja para menterinya.

Kemarahan tersebut ia lampiaskan di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

Rupanya, sidang tersebut diadakan di Jakarta, pada Kamis (18/6/2020) lalu.

Namun kejadian itu baru terungkap ke publik pada (28/6/2020) kemarin.

Video berdurasi 10 menit tersebut diunggah dalam akun Youtube resmi Sekretariat Presiden dengan judul 'Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020'.

Baca: Jengkel saat Singgung Masa Krisis, Jokowi Marahi Para Menteri dengan Nada Tinggi & Beri Ancaman

Berjaraknya kejadian dengan tanggal dirilisnya video pun menjadi tanda tanya.

Beberapa publik figur turut mengomentari berselangnya jarak 10 hari tersebut.

Di antaranya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.

Ia menanyakan apa yang terjadi dengan selang waktu yang begitu lama terkait kemarahan presiden ini.

Hal tersebut ia utarakan dalam sebuah cuitan pada Senin (29/6/2020).

"Berita Hari ini:

Presiden marah 18 Juni 2020.
Terdengar marah 28 juni 2020.
Jarak Marah-Terdengar 10 hari.

Apa yang terjadi?" tulis Fahri dalam cuitannya.

Baca: Video Jengkelnya Presiden Jokowi Terhadap Para Menteri, Ancam Reshuffle Kabinet, Minta Kerja Cepat

Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sektretariat Presiden, Bey Machmudin mengklarifikasi hal tersebut.

Pihaknya mengaku memiliki alasan tersendiri perihal unggahan video yang berselang hingga 10 hari.

Bey mangatakan, video itu memang awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna tersebut bersifat internal atau tertutup.

Jokowi marahi para menteri di Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020). (YouTube Sekretariat Presiden)

Bahkan, wartawan juga tidak diperbolehkan untuk meliput.

"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern," kata Bey kepada Kompas.com, Minggu (28/6/2020).

Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan.

Banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik.

Baca: Jokowi Ancam Lakukan Reshuffle, Politikus PAN: Presiden Merasakan Ada yang Tidak Beres di Kabinet

Oleh karena itu, pihak biro pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video itu.

"Kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru di-publish hari ini," kata dia.

Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai 10 hari.

"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," ujarnya. 

Alasan Jokowi memarahi kinerja para menteri

Sebelumnya, video tersebut menjadi ramai diperbincangkan lantaran Presiden Jokowi menegur para menteri dengan nada tinggi.

Ancaman tersebut terkait para menteri yang masih bersikap biasa saja.

Padahal, Indonesia tengah dirundung masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Terlebih, pandemi Covid-19 membuat dampak yang sangat serius terhadap perekonomian.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ."

"Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" tegas Jokowi.

Foto para Wakil Menteri Presiden Jokowi 2019-2024 (Kolase Tribun) (Tribunnews.com)

Baca: Luapan Kejengkelan Jokowi Akan Kerja Menteri, Singgung Anggaran Kesehatan Hingga Ancaman Reshuffle

Rupanya, alasan lainnya, Jokowi jengkel karena banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Di antaranya seperti anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun, tapi baru cair sebesar 1,53 persen.

Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen.

Padahal saat ini masyarakat betul-betul menunggu bantuan tersebut.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri, mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ihsanuddin)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini