Baca tanpa iklan
Ia pun meminta anggaran ini segera dikeluarkan untuk pembayaran dokter, tenaga spesialis, dan belanja peralatan medis.
Dengan begitu uang bisa beredar di masyarakat dan dapat memacu aktivitas perekonomian.
Soal bantuan sosial ke masyarakat, Jokowi menyebutnya sudah lumayan. Namun ia mengatakan,
“Ini harusnya 100 persen sudah disalurkan.” Ia pun ingin stimulus kepada UMKM segera disalurkan secara tepat sasaran. “Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu,” kata dia.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan stimulus ekonomi kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya segera diberikan. Harapannya ini bisa mencegah membengkaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia mewanti, “jangan pas ada PHK, duit serupiah pun tidak masuk ke stimulus ekonomi kita.”
Guna segala hal tersebut bisa terlaksana, Jokowi meminta para menterinya memiliki sense of crisis dan tidak lagi bertindak normal-normal saja. Termasuk dengan membuat peraturan baru jika diperlukan dan ia juga siap mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) dan perpres.
Terkait wacana reshuffle yang kini ramai diperbincangkan, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Presiden Jokowi memikirkan matang-matang.
Menurut Jazilul, Jokowi sebaiknya mempertimbangkan apakah saat ini memang merupakan momentum yang tepat untuk melakukan hal tersebut.
"Hemat saya, apakah saat ini adalah momentum yang tepat untuk reshuffle? Di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan hampir crisis multidimensi, namun semua itu (dikembalikan) kepada Presiden Jokowi," ujar Jazilul.
Dia menegaskan reshuffle memang mutlak hak Presiden Jokowi. Dan hal itu pun bukan sesuatu yang baru, karena reshuffle juga sudah dilakukan pada periode sebelumnya.
Namun meski meyakini reshuffle sebagai langkah perbaikan untuk Indonesia, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan tidak mudah pula mencari sosok tepat dalam masa krisis.
"Tentu reshuffle adalah langkah perbaikan, meskipun tidak mudah mencari figur yang mampu memimpin pada saat krisis," kata dia.
Adapun Ketua DPP Bidang Keanggotaan Partai Hanura Hengki Irawan menilai bahwa negara tidak boleh tersandera oleh kabinet yang tidak bisa membuktikan kerja.
“Indonesia tidak boleh tersandera oleh kabinet yang tidak buktikan kerja. Tidak boleh ada kementerian yang berhubungan dengan kesehatan tidak punya gagasan terobosan bersama kepala daerah untuk atasi Covid-19 dan hanya tergantung pada Gugus Tugas,” kata Hengki.