Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar mengatakan semua partai politik harus terima bila menteri yang duduk di kabinet pemerintahan dievaluasi presiden.
Ia mengamini pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mendukung jika presiden melakukan perombakan kabinet.
"Apa yang disampaikan Hasto ada benarnya juga. Setiap partai politik harus legowo bila menterinya dievaluasi. Semua menteri yang berasal dari partai politik ketika dievaluasi mereka harus siap dengan itu," kata Idil, Kamis (2/7/2020).
Idil mengatakan, teguran dan amarah Presiden Jokowi kepada jajaran menterinya dalam rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle atau pergantian menteri.
Baca: Menkes Terawan Hentikan Sesi Tanya Jawab di RS Dr Oen Solo Saat Ditanya Isu Reshuffle
Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad ini menilai, pidato Jokowi adalah klimaks dari kejengkelan presiden terhadap kinerja para pembantunya yang tidak memiliki terobosan dalam menangani pandemi covid-19.
Harapannya, para menteri bisa bekerja ekstra keras dan kreatif di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Memang ada kecenderungan ke arah sana (reshuffle) sebab menurut saya pidato kemarin adalah klimaks bahwa presiden sudah begitu gemas dengan kinerja para pembantunya di kabinet," kata Idil.
Idil mengatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca: Kata Moeldoko Soal Isu Reshuffle hingga Sebut Kinerja Menteri Meningkat setelah Dimarahi Jokowi
Karenanya tidak boleh ada intervensi dari partai politik sekecil apapun.
Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yakin kata kunci dalam pidato Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu itu adalah evaluasi kinerja para pembantu presiden soal krisis.
"Melihat gestur Presiden Jokowi dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-
pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis," kata Andreas.
"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan denganpenanggulan Covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.
Baca: Respons Mendes Soal Isu Reshuffle Kabinet: Itu Haknya Presiden
Langkah cepat harus segera diambil Presiden Jokowi agar mendapatkan kepercayaan publik dalam menangani Covid-19.
"Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumors politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mempertanyakan, apakah saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan hal tersebut.