"Hemat saya, apakah saat ini adalah momentum yang tepat untuk reshuffle? Di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan hampir crisis multidimensi, namun semua itu (dikembalikan) kepada Presiden Jokowi," ujar Jazilul.
Dia menegaskan reshuffle mutlak hak Presiden Jokowi.
Menurutnya hal itu pun bukan sesuatu yang baru, karena reshuffle juga sudah dilakukan pada periode sebelumnya.
Meski meyakini reshuffle sebagai langkah perbaikan untuk Indonesia, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengatakan tidak mudah pula mencari sosok tepat dalam masa krisis.
"Tentu reshuffle adalah langkah perbaikan, meskipun tidak mudah mencari figur yang mampu memimpin pada saat krisis," kata dia.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya pengurangan menteri dari partai politik (parpol), Jazilul mengatakan sosok profesional yang dipilih dapat datang dari kalangan mana saja.
"Utamanya figur yang profesional dan teruji pada saat krisis (yang dipilih) dapat datang darimanapun, baik dari parpol, akademisi atau profesi lainnya," ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengaku partainya tak terlalu ambil pusing dengan isu reshuffle kabinet yang kian menguat.
Menurutnya isu yang beredar di masyarakat, seperti reshuffle hingga berkurangnya menteri dari partai politik (parpol) adalah spekulasi di ruang publik.
Karenanya PPP enggan menanggapinya.
"Soal reshuffle, termasuk kapannya dan berkurangnya menteri dari parpol dan sebagainya itu adalah spekulasi di ruang publik," ujar Arsul.
"Bagi PPP itu biar jadi spekulasi saja, meramaikan media kita. Namun PPP tidak akan menanggapi hal yang dasarnya adalah spekulasi," imbuhnya.
Baca: Sekjen PPP: Belum Ada Pertemuan Presiden dengan Para Ketum Parpol soal Reshuffle
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan mengatakan reshuffle adalah salah satu instrumen presiden dalam mengevaluasi kinerja menteri.
"Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden juga sebagai instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja menteri," kata Hasto.