Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perombakan kabinet, pasca pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat spekulasi politik bermunculan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya misalnya.
Analisanya, sangat mungkin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet di periode kedua pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf Amin.
Sementara Rocky Gerung menyatakan kesediaannya masuk dalam kabinet dengan syarat.
Yunarto Wijaya menilai kesempatan AHY gabung di pemerintahan Jokowi itu pasti ada. Apalagi, menurut Yunarto, AHY memiliki ambisi kuat di Pilpres 2024.
"Mungkin, pasti ada (peluang AHY jadi menteri). AHY pasti punya ambisi di 2024 sampai ke luar dari tentara dan kita sadari juga kondisi ketika dia begini-begini saja artinya menjadi ketua umum Partai Demokrat dan masih ada bayang-bayang ayahnya," kata Yunarto dalam webinar bertajuk Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan, Sabtu (4/7/2020).
Baca: Seberapa Besar Peluang AHY Jadi Menteri? Ini Analis Pengamat
Baca: AHY Disebut Salah Strategi dan Menyesal Tinggalkan TNI, Annisa Pohan: Semoga Bisa Move On
Yunarto menyatakan, alangkah baiknya AHY mengambil kesempatan jika memang tawaran jabatan menteri itu disodorkan oleh Jokowi.
Setidaknya, jabatan menteri itu akan menguatkan elektabilitas AHY sebagai modal berkompetisi di Pilpres 2024.
"Di sisi lain juga tidak mendapatkan panggung sebesar kepala daerah (gagal dalam Pilgub DKI Jakarta). Alangkah bagusnya dalam konteks pandangan publik ya sekadar menjadi seorang calon presiden yang kuat dia harus mencari panggung salah satunya menjadi menteri," ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, akademisi Rocky Gerung secara terbuka akan menerima jabatan menteri jika tawaran itu datang kepadanya.
Hal itu diungkapkannya saat moderator dalam webinar kemarin menanyakan kesiapan Rocky jika ditawari jabatan menteri hukum dan ham (menkumham).
"Saya mau," kata Rocky.
Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky meminta satu syarat yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.
Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri.
Baca: Ditanya Alasan Belum Menikah hinga Saat Ini, Rocky Gerung Beri Jawaban
Baca: Rocky Gerung Siap Gantikan Yasonna Laoly Jadi Menteri, Tapi Ini Syaratnya yang Mesti Dipenuhi Jokowi
"Jadi menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai menkumham saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet," kata dia.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan waktu satu minggu kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.
Apabila hal itu tak terlaksana dalam satu minggu, Mardani melabeli pernyataan Jokowi sebagai 'omdo' atau omong doang (omongan saja,--red).
"Saya nggak mau suuzon (apakah reshuffle itu benar atau gimik), kalau seminggu ini nggak ada kabar (berarti) omdo," ujar Mardani, dalam diskusi Polemik Trijaya Menanti Perombakan Kabinet, kemarin. (tribun network/mam)