Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diisukan akan masuk dalam jajaran kabinet Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan menteri yang direshuffle.
AHY pun dinilai memiliki peluang untuk masuk dalam jajaran menteri pimpinan Jokowi.
Lantas, seberapa besar peluang AHY bisa bergabung dengan pemerintahan Jokowi?
Dilansir Tribunnews, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan peluang AHY masuk dalam jajaran menteri pasti ada.
"Mungkin, pasti ada (peluang AHY jadi menteri)."
Baca: Media Inggris Sebut Anies Baswedan Rival Baru Jokowi, Gubernur DKI Jakarta: Saya Bawahan Presiden
Baca: Ini 4 Menteri yang Diprediksi Aman dari Ancaman Reshuffle Jokowi
"AHY pasti punya ambisi di 2024 sampai keluar dari tentara dan kita sadari juga kondisi ketika dia begini-begini saja artinya menjadi ketua umum Partai Demokrat dan masih ada bayang-bayang ayahnya," tutur Yunarto, Sabtu (4/7/2020), dalam webinar Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, justru menilai peluang AHY masuk kabinet Jokowi sangat kecil.
Pasalnya, kata Qodari, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Jokowi sudah telanjur sakit hati pada Partai Demokrat.
Hal ini mengingat pada Pilkada 2019 lalu, Demokrat dan Jokowi sempat berkomunikasi.
Namun, pada akhirnya partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini justru beralih mendukung Prabowo Subianto.
"Saya melihat kecil kemungkinan seorang AHY untuk masuk."
"Karena dinamika politik 2019 kemarin sebetulnya sudah ada komunikasi antara 01 (Jokowi) dengan Demokrat untuk masuk ke dalam kabinet, bahkan ada nama jabatannya," terang Qodari dalam program talk show di Kompas TV, dilansir Tribunnews.
"Akhirnya mau masuk ke 01 enggak bisa juga, pintu sudah tertutup. Jadi menurut saya, sudah ada hati yang terluka di 01," tambah dia.
Meski begitu, Yunarto menyarankan agar AHY menerima jika ada tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi menjadi menteri.
Masuk dalam jajaran kabinet Jokowi, menurut Yunarto, bisa menjadi panggung bagi AHY untuk menuju Pilpres 2024 mendatang.
Baca: Kesempatan Bagi AHY Jadi Menteri, Menguatkan Elektabilitas di Pilpres 2024, Rocky Gerung: Saya Mau
Baca: AHY Disebut Salah Strategi dan Menyesal Tinggalkan TNI, Annisa Pohan: Semoga Bisa Move On
"Di sisi lain juga tidak mendapatkan panggung sebesar kepala daerah (gagal dalam Pilgub DKI Jakarta)," kata Yunarto.
"Alangkah bagusnya dalam konteks pandangan publik, sekadar untuk menjadi seorang calon presiden yang kuat, dia harus mencari panggung, salah satunya menjadi menteri," imbuh dia.
Terkait isu munculnya nama AHY masuk kabinet Jokowi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan tak perlu ditanggapi serius.
Jansen menyebutkan reshuffle para menteri sepenuhnya merupakan hak presiden.
"Aduh, kita tidak tahu menahu soal beredarnya daftar nama-nama itu ya. Rasanya tidak perlulah kita menanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas gitu ya."
"Apalagi soal reshuffle itu 'kan sepenuhnya kembali kepada Presiden," kata Jansen, Minggu (5/7/2020), dilansir Tribunnews.
Dibanding membicarakan soal reshuffle, Jansen menilai hal yang paling penting saat ini adalah pemerintah semakin serius dalam menangani pandemi Covid-19.
"Bagi kami Demokrat, mau ada reshufle atau tidak, yang penting penanganan soal Covid ini diseriusi oleh Pemerintah."
"Itu yang jauh lebih penting saat ini dibanding soal gonjang ganjing politik terkait reshufle ini," ujarnya.
"Jadi mari kita kembali ke masalah utamanya," tandasnya.
Baca: Peluang Menteri di Tengah Isu Reshuffle: Prabowo Diperkirakan Aman, Terawan Terancam
Baca: Daftar Menteri yang Layak Di-Reshuffle Versi IPO: Ada Nama Luhut dan Fachrul Razi, Siapa Teratas?
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief hasan, menegaskan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Jokowi.
Ia mengatakan Demokrat akan tetap berfokus memperhatikan pendapat masyarakat.
Sama seperti Jansen, Syarief mengatakan reshuffle merupakan hak presiden sepenuhnya.
"Kami bukan koalisi pemerintah. Partai Demokrat fokus menyerap harapan aspirasi rakyat," tegas Syarief.
"Siapa yang akan diganti itu adalah hak Presiden. Kalau tidak baik, ya reshuffle," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)