Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku parpol pengusung utama di Pilpres 2014 dan 2019.
Politukus PDIP Darmadi Durianto mengatakan, langkah Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai lamban dan miskin inovasi dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 sudah tepat.
Melalui evaluasi itu, masyarakat bisa menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
"Saat ini kita sedang menghadapi kondisi luarbiasa, pandemi covid-19. Menteri-menteri harus lebih dipecut agar benar-benar kerja untuk rakyat," kata Darmadi, Senin (6/7/2020).
Baca: Amien Rais Bicara Kriteria Menteri, Politikus PDIP: Keputusan Ada di Tangan Jokowi
Darmadi mengatakan, kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang telah digariskan presiden tidak dijalankan oleh para menteri.
Darmadi pun menggarisbawahi kinerja menteri yang membidangi kesehatan dan ekonomi. Menurutnya dua kementerian ini tidak menunjukkan performa yang baik dalam menanggulangi pandemi covid-19.
"Menteri di sektor ekonomi dan kesehatan memang perlu dievaluasi. Dua sektor ini yang paling memble," kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Baca: PDIP Dukung Langkah Jokowi Mengevaluasi Kinerja Menteri, Pengamat: Bagus, Perlu Diikuti Parpol Lain
Darmadi mengatakan, lambannya kinerja menteri telah mengganggu ritme kerja presiden.
Presiden yang ingin segala persoalan diselesaikan dengan cepat, sementara menteri bekerja lambat. Karenanya, Darmadi mendukung bila Presiden Jokowi mengambil langkah tegas terhadap menterinya termasuk bila harus mereshuffle kabinet.
"Buat apa ada menteri tapi tidak bisa menterjemahkan keinginan presiden. Ini sangat mengganggu dan harus segera diambil tindakan yang terukur. Untuk kami PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet," ucap Darmadi.
Dana stimulus
Beberapa waktu lalu, ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pencairan dana stimulus yang dialokasikan untuk menangani dampak pandemi virus corona (Covid-19) saat ini memang terganjal kinerja para menteri.
Menurutnya, hal ini tentu saja berbahaya bagi kondisi perekonomian.
"Kinerja menteri yang menghambat pencairan dana stimulus sudah masuk pada tahap membahayakan perekonomian," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Rabu (1/7/2020) siang.
Bhima pun menyarankan agar dilakukannya reshuffle kabinet untuk memperbaiki kinerja kementerian.
Ia menekankan bahwa Jokowi sebaiknya langsung mengambil tindakan terhadap menterinya yang dianggap kurang maksimal dalam menangani corona, dibandingkan meluapkan emosinya melalui pernyataan saja.
Pencairan stimulus ini dianggap sebagai hal yang krusial dalam membantu menyelamatkan perekonomian yang kian terpuruk akibat pandemi.
"Perlu ada tindak lanjut, kalau mau reshuffle ya segera. Jadi presiden nggak perlu marah-marah tapi langsung action. Kemarahan tanpa aksi nyata percuma. Tanpa adanya stimulus yang membantu perekonomian, krisis makin dalam," tegas Bhima.
Baca: Presiden Jokowi Minta Polri Mereformasi Diri Secara Total
Baca: Sapa Kapolres Pulang Pisau, Jokowi Ingatkan Soal Kebakaran Hutan Saat Musim Kemarau
Ia menyebut, di kuartal II saja pemerintah berulang kali melakukan revisi pertumbuhan ekonomi, dari minus 3,1 persen kemudian menjadi minus 3.8 persen.
"Ini artinya pemerintah tidak pede stimulus efektif dongkrak konsumsi rumah tangga dan dunia usaha," pungkas Bhima.
Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak meluapkan kemarahannya pada para menteri di Sidang Kabinet Paripurna, yang digelar di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) lalu.
Video kemarahan presiden tersebut kemudian sampai pada publik setelah dipublikasikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Dalam rekaman video tersebut, Jokowi terdengar berbicara dengan nada tinggi pada para menterinya.
Presiden menilai, sejumlah anggota kabinetnya belum memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi situasi pandemi Corona (Covid-19) saat ini.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja."
"Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.
Baca: Jokowi Tiap Hari Pantau Kementerian, Siap Tegur Menteri jika Anggaran Tak Segera Dikeluarkan
Jokowi pun menyinggung perihal penyerapan anggaran kementerian.
Satu di antaranya yaitu terkait anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun, namun baru cair sebesar 1,53 persen.
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial serta stimulus UMKM yang belum optimal.
Lantas, Jokowi pun mengancam reshuffle hingga pembubaran lembaga atau institusi negara yang tidak produktif.
Penjelasan Istana Terkait Video Kemarahan Jokowi yang Baru Diunggah Setelah 10 Hari Sidang Kabinet Paripurna
Diberitakan Kompas.com, Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sektretariat Presiden Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan mengapa baru menggunggah video itu 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung.
Menurut Bey, video itu awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup.
Wartawan pun tidak diperbolehkan untuk meliput.
"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern," kata Bey, Minggu (28/6/2020).
Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan.
Baca: Kemarahan Jokowi Dinilai Sejalan dengan Kekecewaan Rakyat Terhadap Kerja Para Menteri
Menurutnya, ada banyak hal baik dan bagus yang perlu diketahui publik.
Oleh karena itu, pihak biro pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video tersebut.
"Kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini," kata dia.
Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai sepuluh hari.
"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," ujarnya.
Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Para Menteri
Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras di masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.
Akan tetapi, menurut Moeldoko, hasil yang signifikan dari kinerja para menteri belum juga terlihat.
Oleh karena itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) lalu, Jokowi pun memberikan peringatan yang lebih keras, bahkan dengan nada bicara yang meninggi.
Moeldoko mengatakan, Jokowi khawatir melihat sejumlah menteri masih menganggap situasi saat ini masih normal.
"Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan. Ini peringatan ke sekian kali," kata Moeldoko, seperti yang diberitakan Kompas.com, Senin (29/6/2020).
"Maka penekanan kali ini lebih keras dari sebelumnya," sambungnya. (Tribunnews.com/Seno/Umam/Fransiskus/Kompas.com)