TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak adanya nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) di jajaran partai pendukung Gibran Rakabuming dengan Bobby Nasution mulai terkuak.
Ternyata, ini gara-gara permintaan dari akar rumput PDI Perjuangan (PDIP), pendukung utama Joko Widodo (Jokowi), Gibran, dan Bobby.
Hal itu diungkap oleh Ketua DPC Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito.
Dia mengaku dirinya sendiri yang mengusulkan agar PDI Perjuangan tidak usah bekerja sama dengan PD dan PKS di Pilkada.
Menurutnya, suara dari akar rumput partai maupun relawan pendukung selalu mengkritisi sikap kedua partai yang memang selalu berlawanan dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Sikap Demokrat yang anggota DPR-nya selalu menerima gaji bulanan, namun tidak pernah ikut membahas rancangan undang-undang dengan alasan Covid-19, sama saja dengan makan gaji buta dari uang rakyat," beber Wanto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/7/2020).
Baca: Doa Risma untuk Gibran yang Maju di Pilkada Solo 2020: Selamat Berjuang
"Demikian halnya sikap PKS yang secara ideologi berbeda dengan PDI Perjuangan, dan dengan kalangan NU. Juga sering berbeda sikap. Maka sebaiknya tidak usah diajak kerjasama dalam pilkada maupun di dalam pileg 2024 yang akan datang," tegasnya lagi.
Seperti diketahui pencalonan Gibran dan Bobby di Pilkada Serentak 2020 kini menjadi perhatian publik.
Hampir semua partai politik mengusung kedua calon itu di Pilkada. Gibran maju di Pilkada Kota Solo dan Bobby maju di Pilkada Kota Medan.
Wanto yang lulusan UIN Syarif Hidayatullah tersebut mengaku geram dengan sikap kader PKS, Mardani Ali Sera.
Nama itu disebutnya secara sepihak menyerang Gibran, calon walikota Solo besutan PDIP.
Mardani menyerang Gibran dengan menyebutnya tak pantas maju karena kurang pengalaman.
"Mardani bersikap jantan saja. Mas Gibran itu basis pendidikan sangat baik dan selama ini selalu turun ke bawah. Daripada kader-kader PKS campur tangan urusan internal PDI Perjuangan, calonkan saja kader sendiri. Mana kader PKS yang telah berhasil sebagai kepala daerah? Tunjukkan itu," ujarnya.
"Jadi bersaing secara sehat, jangan hanya hobi pencitraan di medsos. Sebaiknya PKS segera umumkan saja kadernya sendiri. Itu lebih fair," kata dia.