News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Soal Kisruh POP Kemendikbud, Muhammadiyah Sebut Nadiem Makarim Lecehkan DPR

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: bunga pradipta p
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Belakangan ini Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud terus mendapat kritikan dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah.

Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim hingga Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP

Sebelumnya diberitakan, Komisi X DPR berencana memanggil Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak.

Syaiful Huda juga meminta Kemendikbud memotong anggaran POP.

Bahkan, Syaiful meminta Kemendikbud memotong anggaran POP hingga setengahnya.

Anggaran dana untuk Program Organisasi Penggerak dikeluarkan Kemendikbud sebesar Rp 595 miliar.

Ia juga meminta anggaran tersebut dipotong untuk mengadaptasi situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang. 

"Prinsipnya setuju jalan tapi hampir pasti anggaran harus dipotong," kata Syaiful, Senin (27/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

"Saya membayangkan cukup deh tahun ini Rp 250 miliar."

"Setengahnya saja, karena ini diadaptasi dalam pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (Kemendikbud)

Baca: Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP, Nadiem Makarim akan Evaluasi, Singgung Transparansi

Baca: Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Kisruh POP Kemendikbud

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan, Program Organisasi Penggerak tidak bisa dijalankan dalam skema normal di tengah situasi pandemi Covid-19.

Syaiful menambahkan, skema normal yang dimaksud adalah pertemuan secara tatap muka.

Sehingga biaya yang digunakan untuk pertemuan secara langsung dapat dipotong.

"Artinya item cost yang tadinya dalam masa normal dibutuhkan, dalam masa pandemi tidak dibutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, sebagian anggaran POP dialihkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Syaiful mengungkapkan, banyak daerah saat ini yang mengalami permasalahan dalam menjalankan program PJJ.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini