Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut keterlibatan jaksa lain yang diduga ikut membantu pelarian dan melindungi buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra.
"Kejaksaan itu lembaga paling strategis dalam sistem peradilan pidana karena di tangannya kekuasaan yang setiap kali potensial diperjualbelikan," kata Fickar dalam siaran persnya kepada wartawan, Minggu (2/8/2020).
Sebelumnya, pihak Kejaksaam Agung telah mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pinangki Sirnamalasari dari jabatannya.
Baca: Harta Jaksa Pinangki yang Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra Rp 6,8 Miliar, Berapa Gajinya?
Pinangki dicopot dari jabatannya karena diduga betemu dengan buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019 lalu.
Selain Pinangki, Kejagung juga melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nanang Supriatna yang diduga bertemu pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.
Fickar menyebut kekuasaan jaksa dalam proses hukum antara lain membawa atau menghentikan sebuah kasus, mendakwa dan menuntut dengan pasal yg berat atau ringan, hingga mengeksekusi terpidana. Kekuasaan tersebut yang bisa dimainkan oknum kejaksaan.
"Jadi oknum-oknum dari kejaksaan harus dibawa ke pengadilan," ucapnya.
Menurut Fickar, para pihak yang berhubungan dan membantu seorang buronan padahal memiliki kewajiban menangkap sudah memenuhi unsur pidana.
Apalagi kejaksaan yang memang tugas dan fungsinya dalam perkara pidana sebagai eksekutor.
"Karena itu tidak cukup jika kejaksaan menindak aparatnya yang bertemu bahkan sampai sembilan kali hanya dihukum disiplin. perbuatamnya sudah memenuhi unsur pidana Pasal 223 jo 426 KUHP," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Djoko Tjandra ditangkap tim yang dipimpin oleh Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menangkap Djoko Tjandra dan kini telah diserahkan ke Kejagung.
Djoko Tjandra sempat masuk ke Red Notice Interpol sejak 2009. Namun, Kejaksaan tak lagi meminta nama Djoko Tjandra masuk red notice hingga terhapus dari basis data Interpol setelah melewati batas waktu lima tahun.
Kejaksaan seharusnya yang paling mengetahui persoalan red notice karena kasus tersebut di bawah Kejagung.