Baca tanpa iklan
Sebab PDIP menyadari bahwa susunan kepengurusan tersebut adalah bagian dari tahapan pelaksanaan pilkada serentak.
"Karena justru di tengah pandemi ini kita harus memberikan kepastian agar seluruh tahapan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik," kata Hasto.
Bagi PDIP, KPU perlu didukung untuk mengupayakan peningkatan kemampuan kelembagaan partai politik melalui sistem informasi partai politik yang dibangunnya.
Sehingga demokrasi yang dibangun berbasis juga data-data yang lengkap.
Namun yang jelas, penyerahan data tersebut adalah wujud kesiapan PDIP dalam mengikuti pilkada serentak 2020. Sekaligus dukungan agar KPU dan Bawaslu benar-benar bertindak sebagai wasit yang baik sesuai harapan rakyat.
Soal data yang diserahkan, Hasto memastikan bahwa data partainya bersifat definitif alias final. Berisi nama-nama pimpinan partai di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
Merekalah yang nantinya memiliki kewenangan menyampaikan pasangan calon kepala daerah di masing-masing wilayah.
"Sebagai contoh di Sumut, kami telah menetapkan Bapak Djarot Saiful Hidayat sebagai ketua DPD PDI Perjuangan di Sumut, sehingga yang bersangkutan punya kewenangan di dalam melakukan pendaftaran nantinya terhadap calon-calon yang mengikuti Pilkada serentak tersebut," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan harapan pihaknya bahwa seluruh masyarakat Indonesia mampu memberikan dukungan untuk suksesnya pilkada serentak 2020.
Negara tetangga, Singapura, kata Hasto, sudah mampu menjalankan pemilu nasionalnya di tengah pandemi covid-19.
"Maka kami yakin bahwa kita tentu saja mampu menjalankan itu dan tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan covid-19 tersebut," kata Hasto.