Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sebuah foto berisikan sejumlah menteri beserta pejabatnya menjadi perbincangan.
Tak hanya jadi sorotan di media sosial, foto tersebut juga memancing komentar dari kalangan.
Terutama reaksi anggota DPR terhadap foto bersama para menteri dan pejabat tak pakai masker.
Selain itu, Sekjen MUI juga turut mengkritisi tindakan dalam foto tersebut.
Ini rangkuman komentar yang dirangkum Tribunnews.com :
1. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP: Harus Hati-hati
Diberitakan Tribunnews.com, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan kejadian tersebut harus dijadikan pelajaran bersama bagi semua pihak.
Baca: Cari Penyebab Kejagung Dibakar atau Terbakar, Pemerintah Bentuk Tim Khusus hingga Interogasi Saksi
"Meskipun sudah dilakukan suatu klarifikasi terkait foto yang viral itu mereka sudah dinyatakan steril, sudah dinyatakan tes PCR dan negatif semua, tetapi ini kan sudah menjadi persepsi publik begitu ya, di mata rakyat itu adalah hal yang kurang bijak, kurang pantas," ujar Rahmad, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (24/8/2020).
Rahmad menegaskan ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi perihal klarifikasi pemerintah terkait foto tersebut karena tidak membaca atau mendengar berita.
Sehingga diharapkan pemerintah mengedepankan asas kehati-hatian hingga evaluasi terhadap masalah ini.
Menurutnya penanganan Covid-19 ini butuh kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab semua pihak, salah satunya para menteri itu sendiri.
"Dalam hal ini juga butuh keteladanan. Meskipun kita sadari itu sudah steril ya, dinyatakan tidak ada virus corona, tapi ini kan masalah persepsi publik bahwa fungsi keteladanan itu dibutuhkan dalam rangka untuk diikuti masyarakat. Tetap dilakukan foto bersama ya silahkan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan," kata dia.
Berdasarkan foto yang beredar viral, masyarakat dapat berasumsi para menteri sudah jauh dari penerapan protokol kesehatan.
Karena itu, Rahmad mengimbau kejadian serupa jangan sampai terulang kembali. Menurut politikus asal Boyolali, Jawa Tengah itu, rakyat berhak melakukan penilaian kepada pemimpin-pemimpinnya.