News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polsek Ciracas Diserang

DPR Minta Kajian Mendalam di Insiden Penyerangan Oknum TNI ke Polsek Ciracas

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Korban perusakan Polsek Ciracas saat mendatangi Koramil 05/Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (31/8/2020). Para korban yang terdampak perusakan tersebut diketahui akan mendapatkan ganti rugi. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengungkapkan rasa keprihatinannya atas penyerbuan yang dilakukan puluhan oknum TNI AD ke markas Polsek Ciracas Jakarta Timur, Sabtu (29/8/2020) lalu.

Kasus perkelahian TNI vs Polri ini, menurut Hasanuddin, sudah sangat diluar batas lantaran dibarengi dengan aksi perusakan terhadap aset negara.

"Sudah bukan perkelahian seperti kenakalan anak muda lagi , tapi berubah menjadi penyerbuan , merusak dan membakar aset negara. Benar benar memprihatinkan dan memalukan," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Senin (31/8/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, dimasanya ketika masih menjadi anggota TNI , bukan tidak ada perkelahian itu, tetapi lebih banyak dilakukan duel satu lawan satu yang menurutnya lebih jantan dan lebih pribadi , jarang melibatkan corps atau satuan. 

Baca: Belasan Oknum TNI Pelaku Penyerangan Mapolsek Ciracas Kini Disel di Pomdam Jaya Guntur

"Fenomena seperti ini kan menimbulkan pertanyaan, sekarang kenapa? Ada apa? Perlu kajian mendalam dan solusi tingkat nasional," ucapnya.

Merurutnya, banyak orang berpendapat masalah ini dipicu soal kesenjangan kesejahteraan, namun Hasanuddin memiliki pendapat berbeda.

Baca: Penjelasan Pangdam Jaya tentang Kesaksian Palsu Prada MI Pemicu Rusuh Massa di Mapolsek Ciracas

Menurutnya, soal gaji, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan bahkan tunjangan kinerja sudah sama dengan aturan perundang undangan.

Semua, kata Hasanuddin, sudah diatur dalam APBN, artinya hak yang diterima anggota TNI dan Polri relatif sama. Tak ada perbedaan.

"Kalau penghasilan tambahan ? Ya pasti berbeda, tapi perbedaan itu bukan pada strata organisasi tapi pada strata perorangan. Dan ini lumrah saja. Perwira atau bintara di TNI ada yang hidupnya cukup bahkan kaya, tapi ada juga yang hidupnya pas-pasan. Dan ini tak perlu menjadi alasan kecemburuan sosial," bebernya.

Menurutnya, di institusi korps baju coklat juga sama saja. Ada yang berpangkat perwira menengah baru punya sepeda motor untuk ke kantor, tapi ada juga perwira pertama yang sudah punya mobil buat ke kantor.

"Yang punya sepeda motor tak relevan marah kepada yang punya mobil, karena rezeki perorangan kan bisa berbeda," ujar Hasanuddin.

Ia menambahkan, anggota Brimob di Polri misalnya, hidupnya rata rata saja.

Hampir sama seperti anggota TNI di Kostrad yang bertugas dan bergerak kesana kemari sambil membawa ransel berisi perlengkapan pribadi dan munisi .

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini