Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mengerahkan seluruh anggota DPRD dari partai itu untuk mengawasi para pasangan bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang nantinya lolos pada putaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Pengawasan DPRD diperlukan lantaran terkadang para Paslon yang lolos Pilkada hanya akur ketika putaran pemilu saja.
"Kalau akur tidak akur itu, kalau dalam kampanye pasti akur untuk menang. Mulai tidak akur ketika ada gangguan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Airlangga di Markas Tribun Network, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
"Tapi ini bisa dikurangi dengan melakukan pengawasan yang dilakukan DPRD. Diharapkan partai pengusung bisa ikut mengawasi," sambung dia.
Baca: Pilkada di Masa Pandemi Covid-19, Golkar Dorong Kadernya Kampanye Door to Door
Ada sebuah langkah yang dilakukan Partai Golkar dalam upaya mempertahankan agar para Paslon yang nantinya lolos Pilkada bisa tetap akur sampai purna tugas.
Golkar melakukan pendidikan latihan politik kepada seluruh pimpinan DPRD di 271 daerah, termasuk kepada para ketua dari fraksi Golkar.
Dari pelatihan ini diharapkan para anggota DPRD fraksi Golkar bisa memiliki kesamaan dan target politik dengan calon-calon kepala daerah yang diusung.
"Kalau ini bisa dijaga melalui pengawasan yang dilakukan DPRD tingkat provinsi atau kabupaten, mudah-mudahan ini akan lebih smooth dibandingkan tidak ada dialog dan penjagaan dan pengawasan di awal," ucap Airlangga.
Airlangga menjelaskan, ada sejumlah penyebab yang memungkinkan seorang kepala daerah dan wakilnya bisa tiba-tiba tidak sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Putaran tahun berikutnya pemilu, bisa jadi rivalitas sudah terbentuk di dalam. Kejadian biasanya begitu, itu kepala daerahnya mau maju lagi, wakilnya juga mau maju lagi," pungkas Airlangga.