Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon-calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember 2020 mendatang sudah mulai dan banyak diumumkan oleh partai politik.
Sebanyak 270 daerah akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember akhir tahun ini.
Jadwal Pilkada Serentak 2020 ini diundur tiga bulan dari semula 23 September 2020 mengingat pandemi virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Saat dimintai tanggapan, anggota MPR paling senior, Sabam Sirait, berharap Pilkada bisa berjalanan dengan jujur.
Anggota DPR 7 periode yang melakukan interupsi di era Orde Baru ketika tak ada yang berani interupsi terkait dengan RUU Pemilu ini juga percaya bahwa saat ini rakyat sudah semakin rasional dan terbuka.
"Sekarang sudah semakin demokratis. Rakyat sudah secara bebas dan rahasia bisa menentukan sosok yang akan memimpin daerahnya," kata Sabam, Rabu (2/9/2020).
Baca: Kapolri Perintahkan Tunda Proses Hukum Paslon Kepala Daerah yang Maju Saat Pilkada 2020
Senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini menegaskan bahwa kejujuran dalam Pilkada itu bukan semata harus dilakukan para penyelenggara dan peserta, melainkan juga semua rakyat yang akan memilih.
Dan kejujuran semua pihak ini akan menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.
"Kita butuh kepala daerah yang saleh dan benar. Maka dalam Pilkada tidak boleh menggunakan isu SARA, menghasut atau menggunakan isu-isu yang bisa membuat perpecahan bangsa," kata Sabam yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dua periode ini.
Sabam pun mendorong pada calon kepala daerah untuk belajar sungguh-sungguh dan terus-menerus.
Mereka harus harus memahami kondisi daerah yang akan dipimpinnya dan harus memahami kondisi rakyatnya, baik dari sisi sosial, ekonomi dan pendidikan.
"Sehingga kalau menang nanti bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat," kata Sabam, yang sudah berpolitik sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo ini.
Di tengah pademi Covid-19, Sabam menekankan bahwa kampanye pun harus dikemas secara kreatif.
Sehingga tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 atau melanggar protokol kesehatan.
"Kesehatan masyarakat harus diutamakan. Dan ini harus dibuktikan dengan cara-cara kampanye yang memang mau melindungi rakyat," tegas Sabam.