Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekan biaya utang.
Misbakhun menegaskan, pemerintah sedang butuh banyak uang sehingga biaya utang harus dihemat.
Pada rapat Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Rabu (2/9/2020), dalam rangka membahas asumsi dasar RAPBN 2021, Misbakhun mengatakan beban APBN makin besar karena defisit imbas situasi pandemi Covid-19.
Baca: Menkeu Sri Mulyani Dukung Rencana Pemberian Tunjangan Pulsa Rp 200.000 untuk PNS
"Defisit ini kalau kemudian makin melebar, biaya APBN kita makin besar,” katanya.
Menurut Misbakhun, komponen selain utang untuk menambal defisit adalah pajak.
Namun, Misbakhun pesimistis dengan kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan dari perpajakan.
“Secara histori kita ini kan sepuluh tahun terakhir tidak pernah mempunyai reputasi untuk mencapai (target pajak) apalagi dalam situasi seperti ini, pasti tidak tercapai lagi,” ucapnya.
Oleh karena itu, Misbakhun menegaskan, pemerintah harus pintar berhemat.
Baca: Menkeu: Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta untuk Usaha Mikro Sudah Cair Per Agustus
Penerbitan surat utang juga harus dibarengi upaya menghemat komponennya.
“Mau tidak mau kita harus mengurangi komponen biaya penerbitan surat utang pemerintah,” ucapnya.
Misbakhun mengingatkan pemerintah akan pentingnya membuat kebijakan yang konsisten dan memberikan kepercayaan diri.
"Bahwa pada situasi saat ini yang paling penting adalah sebuah policy yang konsisten dan kemudian memberikan confidence,” ujarnya.
Misbakhun juga menyinggung tentang konsep burden sharing atau berbagi beban antara pemerintah dengan BI dalam menambal defisit APBN.