Namun, lanjut Andre, kritik itu malah mendiskreditkan Pertamina secara umum.
"Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar."
"Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina."
"Jangan kebanyakan bicara, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina," kata Andre dalam keterangannya, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.
Baca: Ketika Ahok Sempat Emosi dengan Direksi Pertamina
Baca: Dikritik Ahok Mulai Gaji Besar hingga Utang Perusahaan, Ini Jawaban Pertamina
Lebih lanjut, Andre menjelaskan beberapa pernyataan Ahok yang dinilainya tanpa dasar.
Seperti mengatakan, bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas dari luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri.
Padahal faktanya, kata Andre, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
"Statement Pak Ahok ini tidak benar, dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over," terangnya.
Menurut Andre, lebih dari 60 persen investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas.
Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km.
Andre pun menyebut pernyataan Ahok soal Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan kilang adalah tidak benar dan tanpa data.
Baca: Anggota Komisi VI: Hanya Pencitraan, Ahok Serang Institusi Sendiri
"Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina?"
"Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015-2019," kata Andre.
Andre pun menyarankan kepada Ahok untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan jika memang punya bukti terkait pernyataannya, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang.
"Ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian, jangan tuduh sana sini tapi sebenarnya tidak ada bukti."
"Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," tegasnya.
Herman Khaeron
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta Ahok menggunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal.
"Saya setuji bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan."
"Tetapi dikala Pertamina rugi Rp 11,3 triliun dan kerugian ini di era Ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang Kementerian BUMN untuk dibubarkan," kata Herman, saat dihubungi Tribunnews.com.
"Kalaupun ada gagasan dibentuk superholding (Indonesia coorporation), buktikan dulu mengurusi Pertamina dengan baik dan menjadi hebat," terangnya.
Baca: Andre Rosiade Minta Jokowi Pecat Ahok, Pimpinan DPR Sebut Itu Kewenangan Pemerintah
Herman mengaku khawatir serangan yang dilakukan Ahok sebagai pencitraannya saja, dikala citra negatif akibat kerugian Pertamina.
Apalagi, kata Herman, sejatinya perusahaan pelat merah seperti Pertamina mengemban tugas komersial dan penugasan.
Sehingga, tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan negara di Singapura.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Nanda Lusiana, Daryono/Seno Tri Sulistiyono)(Kompas.com/ Rulli R. Ramli, Akhdi Martin Pratama, Muhammad Idris)