News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2020

Pilkada Tetap Digelar, Epidemiolog Minta KPU Hilangkan Pertemuan Tatap Muka

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi dilakukan di TPS 18 dan diikuti 419 orang pemilih dari Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung Ketua KPU Pusat, Arief Budiman dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada Kota Tangerang Selatan akan digelar pada 9 Desember mendatang. WARTA KOTA/NUR ICHSAN

Desakan Penundaan Pemilu

Sementara itu sejumlah pihak diketahui mendesak KPU dan pemerintah untuk menunda tanggal pencoblosan, di antaranya PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah menilai kesehatan dan keselamatan masyarakat lebih utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Pernyataan pers PP Muhammadiyah tersebut tertuang dalam surat bernomor 20/PER/I.0/H/2020 tentang penanganan pandemi Covid-19.

Abdul Mu’ti menyebut pandemi Covid-19 sudah menimbulkan banyak masalah di semua bidang.

Selain itu kondisi ini menimbulkan masalah kemanusiaan yang serius dengan jumlah korban terus meningkat termasuk dari para tenaga kesehatan.

“PP Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut,” ungkapnya melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Selasa (22/9/2020).

SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Baca: Pandangan Epidemiolog Soal Pro Kontra Penundaan Pilkada Serentak 2020

Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja keras menangani pandemi Covid-19.

Akan tetapi belum ada hasil yang maksimal.

“Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik."

"Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik dan kontra produktif,” imbuhnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini