TRIBUNNEWS.COM - Tepat pada hari ini, Rabu (23/9/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara perdana berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dalam pidato pertamanya sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi menyinggung beberapa hal.
Termasuk soal kondisi dunia saat ini yang tengah dilanda pandemi virus corona (Covid-19).
Salah satu yang disoroti Presiden yakni mengenai adanya rivalitas antar negara dalam penanganan Covid-19.
Presiden mengaku prihatin atas terjadinya rivalitas antar negara yang semakin gencar terjadi.
Baca: Pidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Palestina yang Belum Merdeka
"Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi covid-19 ini."
"Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi."
"Yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam," ujar Jokowi dalam sidang umum PBB yang digelar secara virtual ini.
Ia pun menyayangkan terjadinya rivalitas tersebut.
Pasalnya, dunia saat ini lebih membutuhkan persatuan semua negara anggota PBB.
"Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win."
"Pola hubungan antar negara yang saling menguntungkan," papar Jokowi.
Baca: Jokowi: Vaksin akan Menjadi Game Changer Perang Melawan Pandemi
Ia menambahkan, dampak dari pandemi Covid-19 kepada dunia amat besar.
Baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.
Bahkan, virus corona ini tidak mengenal batas negara, sehingga tak ada yang aman mendahului yang lain.
Oleh sebab itu, Jokowi menekankan perlunya saling bahu-membahu dalam penanganan Covid-19 ini.
"Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna."
"Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan," tegas Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Presiden meminta semua negara disetarakan mendapat vaksin Covid-19
Selain itu, Presiden juga menyoroti mengenai kesetaraan semua negara mendapatkan vaksin Covid-19 yang aman.
Sebab, menurutnya, vaksin akan menjadi 'game changer' dalam perang melawan pandemi ini.
"Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi."
"Kita harus bekerja sama untuk memastikan, bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," ujarnya.
Presiden pun mengajak agar kerja sama dunia dalam penanganan Covid-19 harus diperkuat.
"Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat."
"Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional, akan menjadi penentu masa depan dunia," paparnya.
Baca: Pesan Jokowi pada Sidang Umum PBB di Masa Pandemi, Minta Semua Negara Dapat Akses Setara soal Vaksin
Di sisi lain, Presiden juga menyinggung soal aktifitas perekonomian dunia yang harus diimbangi dengan kesehatan warganya.
Ia pun menyerukan agar semua negara bisa berkomitmen bersama dalam satu tujuan melawan pandemi.
"Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita."
"Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama bekerja sama dan bekerja sama."
"Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama," tambah Jokowi.
Baca: Menlu Retno Bakal Hadiri Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Secara Virtual
Sebelumnya diberitakan, Jokowi memberikan pidato dalam sesi Debat Umum Sidang PBB untuk pertama kalinya.
Sesi tersebut merupakan sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia.
Sesi ini masuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia yang digelar pada 21 September sampai 2 Oktober 2020.
Akibat situasi pandemi Covid-19, gelaran sidang ini pertama kali dilakukan secara virtual.
Situasi darurat ini pun membuat batasan dalam jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara langsung.
Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri-nya juga ikut berpartisipasi menyampaikan pidato secara virtual.
Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati.
(Tribunnews.com/Maliana)