Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato perdananya dalam Sidang Majelis Umum ke 75 PBB secara virtual, Rabu, (23/9/2020).
Dalam pidatonya tersebut Presiden menyampaikan tiga pemikirannya mengenai PBB ke depannya.
Pertama, Presiden Jokowi menyerukan agar PBB senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi.
Menurutnya, PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralisme itu menghasilkan, termasuk pada saat terjadinya krisis.
"PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman," kata Presiden.
"PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan," tambahnya.
Kedua, Jokowi mendorong agar kepemimpinan global kolektif harus diperkuat. Dalam hubungan antarnegara dan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Namun, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.
"Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh ''collective global leadership''. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik," ujarnya.
Ketiga, Presiden Joko Widodo mendorong agar kerja sama dalam penanganan Covid-19 diperkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya.
Menurutnya, vaksin akan menjadi ''game changer'' dalam perang melawan pandemi.
"Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka yang lebih panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia," paparnya.
Dari sisi ekonomi, Presiden Joko Widodo memandang bahwa reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan ''global supply chain'' yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia.
"Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika kita semua bekerja sama, bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama," pungkasnya.
Singgung Adanya Rivalitas Negara di Tengah Pandemi
Mengenakan kemeja putih dan jas berwarna biru, Presiden Jokowi juga berbicara mengenai hubungan dan kerjasama antarnegara.
Pidato presiden tersebut diawali dengan cita-cita dan tujuan awal dibentuknya PBB.
"Yang mulia Presiden Majelis Umum PBB, yang mulia Sekretaris Jenderal PBB, yang mulia para pemimpin negara anggota PBB tahun ini, genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia II, tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun.Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam," kata Presiden.
Cita-cita serta tujuan tersebut menurut presiden belum tercapai di usia PBB yang ke 75 saat ini.
Masih terjadi konflik di sebebara belahan dunia, serta masih adanya kemiskinan serta kelaparan.
"Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah," katanya.
Menurut Jokowi kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang hampir terjadi di seluruh negara.
Di tengah terjangan badai corona, konflik, rivalitas antarnegara justru menajam.
Padahal menurut Presiden, negara-negara seharusnya bersatu padu dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Selalu menggunakan pendekatan win-win, pola hubungan antar negara yang saling menguntungkan.
"Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan, maupun sosial ekonomi, katanya. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan," pungkasnya.
Jokowi Serukan soal 'Akses yang Setara' terhadap Vaksin Virus Corona
Presiden Joko Widodo menyerukan semua negara mendapat "akses yang setara" terhadap vaksin Covid-19 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada Rabu (23/09).
Dalam pidato perdananya pada sidang Majelis Umum PBB sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi mengatakan vaksin akan menjadi "game changer" dalam perang melawan pandemi.
"Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," ujarnya dalam pidato yang berlangsung secara virtual.
"No country should be left behind," katanya dalam bahasa Inggris.
Baca: Pidato Pertama Jokowi di Sidang Umum PBB: Pernah Dikritik PDIP hingga Alasan Tak Hadir di Tahun Lalu
Baca: Jusuf Kalla Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Atasi Masalah, Ada yang Ringkas dan Suka Rapat
Ucapan Presiden Jokowi tersebut klop dengan pandangan pakar hubungan internasional yang menilai sidang Majelis Umum PBB merupakan momentum Indonesia untuk menyerukan keadilan distribusi vaksin Covid-19, saat negara-negara miskin sedang dilanda kekhawatiran tak mendapat jatah vaksin tersebut.
Sementara, negara maju seperti Inggris bersama WHO dan lembaga internasional lainnya sedang menggodok rencana akses berkeadilan terhadap vaksin.
Apa yang disampaikan Presiden Jokowi?
Selain menyerukan akses setara terhadap vaksin, Presiden Jokowi menyoroti rivalitas antarnegara saat pandemi.
"Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antarnegara yang saling menguntungkan," kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam forum yang sama, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyalahkan China atas penyebaran virus corona.
"Kita harus meminta pertanggungjawaban negara yang melepaskan wabah ini ke dunia - China," cetus Trump.
Di sisi lain, Presiden China, Xi Jinping, mengatakan negaranya "tidak punya niat memulai Perang Dingin dengan negara manapun".
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengutarakan kekhawatirannya jika rivalitas antarnegara terus terjadi saat pandemi masih melanda.
"Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna."
Indonesia, menurutnya, akan memainkan peran sebagai "bridge builder" dan bagian dari solusi.
Sebelum Presiden Jokowi berpidato, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan menyampaikan pesan penting, antara lain mengenai "memajukan kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun dampak sosial-ekonomi dari pandemi tersebut".
"Mendorong peningkatan kinerja, serta peran PBB kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme," sebut Menlu Retno dalam keterangan kepada media.
Retno menambahkan, pertemuan internasional yang dihelat 22-29 September 2020 akan menghasilkan deklarasi peringatan 75 tahun PBB.
Artikel Ini Sudah Tayang di BBC Indonesia, dengan judul: Covid-19: Presiden Jokowi pidato perdana dalam sidang majelis umum PBB, serukan 'akses yang setara' terhadap vaksin virus corona