Baca tanpa iklan
Selain itu Heru mengatakan kebanggaan menggunakan bahasa asli juga harus diterapkan meski berada di agenda resmi kenegaraan yang di dalamnya terdapat para tokoh dari tiap negara.
Sebagai contoh, seperti yang dilakukan pemimpin negara lainnya seperti Jepang hingga negara Eropa yang tetap menggunakan bahasa mereka sendiri dalam agenda internasional.
"Kan contohnya juga Jepang. Jepang kan pemerintahannya sangat mendukung Bahasa Jepang walaupun dia bisa Bahasa Inggris dan beliau nggak berbahasa Inggris kan. Misalnya dubes Jepang courtesy call kan kadang-kadang terjemahan kan. Di luar negeri nih contohnya," kata Heru.
”Begitu juga ada beberapa negara seperti itu dan saya punya pengalaman lama di luar negeri mereka masing-masing mempertahankan bahasannya contoh di Eropa kan ada ada Bahasa Jerman, Prancis, Inggris," tambah dia.
Heru menuturkan, pidato Jokowi yang menggunakan bahasa Indonesia juga sejalan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Dalam Perpres Nomor 63 itu, Jokowi mengatur seluruh pejabat negara untuk berpidato dengan Bahasa Indonesia dalam forum internasional. Aturan itu berlaku untuk seluruh pejabat RI baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. (tribun network/dod)