Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengkritik pernyataan presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) soal oligarki sebagai indikasi kebangkitan ideologi komunis.
Usman menegaskan, padangan tersebut keliru.
Menurutnya oligarki sejatinya musuh kaum komunis.
"Kalau kita sekarang mau bicara mana kebangkitan PKI, seperti yang disampaikan Presidium KAMI, dalam sebuah televisi mereka mengatakan tanda-tanda kebangkitan PKI adalah adanya oligarki. Ini keliru, fatal karena kajian ilmiah dari Benedict Anderson dan kawan kawan, jelas bahwa musuh PKI itu oligarki," kata Usman Hamid.
Baca: Usman Hamid Sebut Dua Pejabat Baru di Kementerian Pertahanan Pernah Terimplikasi Kasus Tim Mawar
Hal tersebut diungkapkan usman Hamid dalam Webinar bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tentang 'Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?' yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Selasa (29/9/2020) dalam aplikasi Zoom.
Hadir juga narasumber lainnya yakni Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, Direktur Eksekutif LKIP Eduard Lemanto, Peneliti Senior CSIS J Kristiadi, dan moderator Frederik Bios.
Baca: Usman Hamid: Aparat Negara Harus Taat Hukum
"Oligarki dimaksud adalah orang-orang yang menguasai kekayaan alam luar biasa, kekayaan materil luar biasa dan jumlah mereka sedikit dan hari ini merugikan kepentingan rakyat Indonesia yang banyak, termasuk masyarakat adat," jelas Usman.
Usman juga mengkritik langkah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo melontarkan isu kebangkitan komunis dan PKI gaya baru.
Bahkan belakangan Gatot mengklaim dicopot Presiden Jokowi akibat Film G30S/PKI.
Usman menguraikan, Film G30S/PKI sudah mengalami revisi, bahkan oleh Jenderal Angkatan Darat sendiri.
"Versi orde baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu kan ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie, Jenderal Yunus Yosfiah. Lalu ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie, ketika itu juga oleh Juwono Sudarsono," kata Usman.
Baca: Usman Hamid: Sudah Sewajarnya Presiden Dikritik
"Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati saya. Saya ingin mengatakan penjelasan itu tidak masuk akal," ujar Usman.
Selanjutnya, lanjut dia di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), ada pula usaha untuk melakukan semacam pembenahan terhadap kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu.
Konsekuensinya, sempat pula dalam masa itu ada usulan mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang larangan Ajaran Marxisme komunisme dan leninisme.
"Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi Akar Rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang wenang dengan tuduhan PKI," jelas Aktivis HAM itu.
"Sayangnya Pak Amien Rais, Pak Yusril menentang langkah Presiden Gus Dur yang melakukan rekonsiliaasi tersebut," kata Usman.
Di era Presiden Megawati bahkan muncul sebuah UU yang melarang orang-orang yang dianggap terlibat PKI tak boleh terlibat dalan Pemilu tahun 2003.
Namun, akhirnya UU itu dikoreksi MK karena dianggap menyimpang dari UUD 1945.
"Ini sebenarnya perkembangan politik yang sangat baik menurut saya, mempersamakan derajat warga negara. Jadi, meski mantan PKI dibolehkan untuk ikut pileg sebagai warga negara," jelas Usman