Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR mengundang kontroversi.
Salah satunya yakni aturan penghapusan UMK atau umpah minimum kabupaten/kota.
Penghapusan UMK tersebut diketahui akan diganti menjadi upah per jam.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun menepis anggapan UMK telah dihapus.
Ia kemudian mengatakan jika memang ada beberapa aturan yang diubah dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
Ida Fauziyah pun meluruskan UMK masih tetap berlaku.
"Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga ketentuan upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan," tegas Ida dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).
BERITA REKOMENDASI