Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengutuk penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Intan Jaya, Provinsi Papua.
“Dunia internasional perlu melihat hal ini dari perspektif yang lebih luas,” kata Dubes Tantowi dalam keterangannya, Senin (12/10/2020)
Menurut Dubes RI yang juga bertugas Keliling untuk wilayah Pasifik tersebut kekejaman yang dilakukan KKB terafiliasi dengan separatisme
Hal itu menambah daftar kekejaman separatis Papua, terlebih korban adalah warga sipil.
“Pihak separatis Papua di berbagai forum gemar menuduh kejahatan HAM terhadap Pemerintah Indonesia, ternyata aksi kekejaman itu berasal dari mereka sendiri,” lanjutnya.
Baca juga: Mahfud MD Ungkap Detik-Detik Penghadangan TGPF Intan Jaya Oleh KKSB
Baca juga: TGPF Intan Jaya Periksa Istri Hingga Tenaga Medis Terkait Tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani
Tantowi berujar pihak separatis Papua takut akan fakta yang dapat terungkap apabila TGPF menyelesaikan tugasnya untuk membuka dalang penembakan yang menewaskan seorang pendeta di Papua bulan lalu.
Namun ia mendoakan agar para anggota TGPF yang menjadi korban penembakan kali ini dapat segera pulih dan kembali ke rumahnya dengan selamat.
Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah RI membentuk TGPF yang beranggotakan gabungan tim dari militer, sipil, dan kalangan akademik.
Tim gabungan bermaksud mengungkap tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani serta korban lainnya yang terdiri dari 2 anggota TNI dan satu warga sipil pada peristiwa penembakan bulan September 2020 lalu.
Baru 2 (dua) hari bertugas, TGPF sudah dihadang dan ditembaki oleh KKB yang mengakibatkan luka tembak pada seorang anggota TNI dan Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Purwoko.
“Hasil investigas lengkap TGPF pada awalnya diharapkan untuk dapat menguak kebenaran atas munculnya beberapa tuduhan di berbagai forum internasional terhadap Indonesia,” katanya
Satu di antara pihak yang melontarkan tuduhan adalah Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman pada Sidang Umum PBB pada bulan September lalu.
PM Vanuatu mengatakan pelanggaran HAM tampak semakin meluas di salah satu wilayah Indonesia yaitu Papua Barat.
“Pemerintah Indonesia, melalui diplomat mudanya yang bertugas di New York, telah menjawab tuduhan yang salah tersebut dan menyatakan bahwa tuduhan ini hanya sekedar provokasi dari pihak pendukung separatis tanpa didukung fakta dan bukti yang sah,” tutupnya.