Baca tanpa iklan
Selanjutnya, Doli Sinomba Siregar, yang merupakan paman dari Bobby. Ia mengikuti Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan dan sudah mendaftarkan diri ke sejumlah partai, yakni PDI-P, PPP, dan Hanura.
Ada juga Wahyu Purwanto yang merupakan adik ipar Jokowi dan mengikuti Pilkada Gunungkidul melalui Partai Nasdem.
Mencederai demokrasi
Di sisi lain, Hendri menyoroti beberapa proses penyusunan undang-undang yang dinilainya terkesan tergesa-gesa.
Menurut Hendri, hal ini mencederai atau mengurangi esensi dari demokrasi itu sendiri.
Salah satunya polemik UU Cipta Kerja.
Proses penyusunannya dianggap tidak melibatkan aspirasi kaum pekerja, dibahas secara tergesa-gesa, dan dinilai tidak transparan kepada masyarakat.
Seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (15/10/2020), pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti berpendapat, penyusunan RUU Cipta Kerja tidak cukup diselesaikan dalam 9 bulan.
Ia membandingkan penyusunan RUU Cipta Kerja dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
RUU PKS belum juga tuntas kendati telah dibahas selama 4 tahun, dan bahkan ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
Bivitri menjelaskan, penyusunan undang-undang melalui metode omnibus seperti RUU Cipta Kerja semestinya memakan waktu yang lama.
Pasalnya, penyusunan RUU Cipta Kerja perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan karena banyaknya ketentuan undang-undang yang diubah.
Melihat sejumlah catatan di tahun pertama masa pemerintahan Jokowi-Maruf, Hendri berharap, pada tahun kedua nanti, Jokowi bisa menempatkan kesehatan, ekonomi, serta demokrasi sebagai fokus pemerintah hingga akhir masa jabatannya.
"Demokrasi memang tidak bisa disentuh, tapi gara-gara demokrasi pemerintahan Jokowi-Maruf ini ada, dan demokrasi bisa menjadi catatan sejarah yang baik bagi Pak Jokowi dan Pak Maruf," kata Hendri.
Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul: Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi