Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, Selasa (20/10/2020), tepat satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai, setahun pemerintahan berjalan secara represif.
Hal itu berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap mereka yang berseberangan dan selalu mengkritisi pemerintah, misalnya yang terakhir adalah penangkapan terhadap aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
"Pemerintahan Presiden Jokowi sangat represif," kata Bukhori saat dihubungi Tribunnews, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf: Berapa Banyak Utang Luar Negeri RI Bertambah?
Selain itu, Bukhori menilai selama Presiden Jokowi berkuasa, utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat.
Ia menyebut, pemerintahan saat ini royal terhadap utang.
"Dan terlalu royal terhadap utang," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Baca juga: Anwar Abbas Beri Catatan Terkait 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Soroti Soal Ekonomi
Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia per Juli 2020 yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS) dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,2 persen.
Jika dirinci lebih lanjut, utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang publik (utang pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.967,23 triliun.
Lalu utang luar negeri dari swasta (termasuk BUMN) yakni 207,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.056,92 triliun.
Kurang memuaskan
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menilai kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama satu tahun terakhir masih kurang memuaskan.
"Secara umum, kami menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan. Sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1," ujar Anis, dalam keterangannya, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Anwar Abbas Beri Catatan Terkait 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Soroti Soal Ekonomi